“Tidak bisa, yang namanya tentara, polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, tidak boleh”
JERNIH – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan aparat TNI-Polri dilarang ikut urusan demokrasi. Karena itu sebaiknya TNI membenahi soal disiplin tentara. Begitu juga kepolisian.
“Di TNI harus mulai berbenah yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali,” ujarnya saat memberi sambutan di acara pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
“Tidak bisa, yang namanya tentara, polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, tidak boleh,” lanjut Jokowi.
Baca Juga: Menimbang Vladimir Putin
Jokowi mengingatkan, agar jajaran TNI-Polri juga dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masayrakat urusan yang sama, kedisiplinan nasional,” katanya.
Ia mencontohkan, anggota di level bawah berbicara semaunya dengan mengatasnamakan demokrasi.
“Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian,” kata dia.
“Seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa, kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” tambahnya.
