Dia bilang, tujuan pernyataannya bukan untuk menyudutkan, tapi membebaskan Indonesia dari ideologi berbasis kekerasan.
JERNIH-Ketua Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, meminta maaf soal penyebutan nama 198 pondok pesantren di Indonesia yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Pernyataan itu disampaikan Amar usai bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta, Kamis (3/2).
“Saya selaku Kepala BNPT menyampaikan juga permohonan maaf karena memang penyebutan nama pondok pesantren ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu,” kata Boy.
Dia bilang, munculnya nama pondok pesantren ini tidak bermaksud mengeneralisir apalagi terafiliasi.
“Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Jadi bukan lembaga, bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu, tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme,” katanya.
Menurut dia, BNPT sifatnya merangkum dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan, dan data yang ada ini hasil himpunan selama 20 tahun terakhir ini.
“Karena kan dengan adanya data, kita bisa menentukan arah kebijakan dan strategi yang pas bagaimana mencegah agar jangan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Jadi oknum-oknum yang terhubung, berkaitan, apakah mereka saling mengenal, apakah pernah terpapar, terdampak, apakah mereka kemudian menjadi pelaku dari kejahatan terorisme,” katanya menjelaskan.
Boy menambahkan, dengan demikian, BNPT dan MUI memiliki kesamaan satu frekuensi untuk anti terorisme sebab MUI pernah mengeluarkan fatwa terkait hal itu.
“Kita tidak ingin langkah-langkah ini menjadi langkah-langkah yang kontraproduktif. Tapi tentu dengan kesamaan komitmen itu, bagaimana kita memilihkan langkah yang terbaik ke depan. Agar kejahatan terorisme yang berbasiskan kekerasan tidak menyasar pada kalangan anak anak muda,” ujar boy.
Menurut Boy Rafli, yang harus diselamatkan adalah generasi anak muda dari keterpaparan radikalisme sebab banyak berkaitan dengan mereka yang berstatus pelajar, mereka yang sedang mengikuti pendidikan di berbagai tempat, ada yang juga berstatus aparatur negara. Dalam hal ini, katakanlah ASN. Ini juga menjadi catatan BNPT.
“Karena kami punya forum kerja sama sendiri dengan 11 Kementerian untuk mencermati di lingkungan pemerintahan yang terpapar,” ujarnya menyebutkan.
Dia bilang, tujuan pernyataannya bukan untuk menyudutkan, tapi membebaskan Indonesia dari ideologi berbasis kekerasan.[]
