Ketum JMSI: Sebagai Konstituen Dewan Pers, Tugas dan Tanggung Jawab Semakin Berat
“Kawan-kawan, kita sudah berusia dua tahun, dan alhamdulillah kita juga telah dinyatakan menjadi konstituen Dewan Pers. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa status kita sebagai konstituen Dewan Pers membuat tugas dan tanggung jawab kita semakin berat“
KENDARI – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) baik di pusat maupun di daerah diingatkan bahwa status sebagai konstituen Dewan Pers yang telah diperoleh organisasi perusahaan pers, membuat tugas dan tanggung jawab semakin berat untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional.
Hal ini disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, ketika membuka peringatan HUT ke-2 JMSI, melalui rekaman video yang diputar di lokasi kegiatan di Hotel Plaza Kubra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).
Kegiatan bertema “Mengarusutamakan Media Siber sebagai Pengawal Agenda Strategis Nasional, dari Anti-Korupsi hingga Alih-Energi” diselenggarakan secara hybrid dan diisi dengan berbagai diskusi yang antara lain menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan Menteri Negara BUMN, Erick Thohir.
Teguh Santosa tidak dapat menghadiri peringatan ulang tahun tersebut karena harus berbicara di sebuah konferensi di Caracas, Venezuela.
“Kawan-kawan, kita sudah berusia dua tahun, dan alhamdulillah kita juga telah dinyatakan menjadi konstituen Dewan Pers. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa status kita sebagai konstituen Dewan Pers membuat tugas dan tanggung jawab kita semakin berat,” ujarnya.
Teguh mengajak seluruh pengurus JMSI baik di pusat maupun di daerah bekerja sama untuk membantu pemilik dan pengelola media siber anggota JMSI, agar memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan usaha.
“Dan juga agar kawan-kawan wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota JMSI memiliki kecakapan, kompetensi, yang memadai. Sehingga ruang publik di Indonesia dipenuhi dengan karya-karya jurnalistik yang profesional, yang sesuai dengan kaidah dan etika pers,” katanya.
Media Harus Menjadi Pilar Demokrasi di Tanah Air
Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam kesempatan itu melalui vitual, mengatakan sebagai salah seorang pengusaha yang pernah menekuni bisnis media, mengaku sangat memahami pentingnya peran media dalam tumbuh kembang sebuah negara.
Karena itu, ia meminta media harus mampu mendidik, sehingga memiliki kultur yang tangguh. Disamping dalam membuat atau menyajikan berita, untuk menghindari penyebaran berita bohong yang dapat mempengaruhi masyarakat.
“Hindari Hoax yang saat ini banyak mempengaruhi masyarakat,” kata dia.
Menurut Erick, media harus benar-benar menjadi pilar demokrasi di tanah air dan selalu menjadi bagian dari upaya penguatan civil society.
“Media harus terus menjadi agen check and balance dalam sistem politik Indonesia,” katanya,
JMSI Harus Mampu Mencerdaskan Bangsa
Begitu juga dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang hadir secara virtual, menjelaskan beberapa hal penting dalam kerangka besar pemberantasan korupsi, termasuk tugas pokok KPK dalam Pasal 6 UU 19/2019 yang mengamanatkan melakukan tindakan-tidakan pencegahan korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
“Artinya tidak ada yang membatasi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Tugas pokok KPK, lanjut Firli, menjadi ringan apabila seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya JMSI ikut andil dan berperan. Karena itu berharap, media maupun JMSI tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, desiminasi informasi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun jauh dari itu, melalui karya-karya jurnalistik mampu membangun budaya.
“Dan mengubah budaya, bahkan mengubah peradaban suatu bangsa, termasuk di dalamnya membangun budaya antikorupsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” katanya.
Menurut dia, pada zaman keterbukaan saat ini, seharusnya sudah tidak ada lagi tindak pidana korupsi, lantaran sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
“Ruh demokrasi adalah keterbukaan, dan transparansi yang menjadi semangatnya. Jadi dengan transparansi, dengan akuntabilitas dan keterbukaan maka seharusnya tidak ada peluang dan celah untuk orang melakukan korupsi,” kata dia.
Sekadar diketahui, tokoh lain yang juga mengisi peringatan ulang tahun JMSI adalah Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat, Anggawira; Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan dan Gerakan Netzero Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Muhammad Yusrizki; dan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo.
Adapun tokoh lokal di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) yang turut mengisi kegiatan tersebut, antara lain Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa; Bupati Buton, La Bakry; Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir; Ketua BPC HIPMI Kab. Konawe Selatan, Dirga Mubarak; Ketua Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI), Rusmin Abdul Gani; dan Tokoh Masyarakat Sultra; Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka.
