Kilang Pertamina Dumai Meledak, Butuh Reformasi Total Ketahanan Energi Nasional
Kasus kebakaran kilang yang terjadi hampir setiap empat bulan sekali—meskipun Pertamina sudah membentuk unit manajemen risiko setingkat Direktur—menunjukkan bahwa langkah serius masih jauh dari harapan.
JERNIH – Ledakan keras mengguncang areal kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II di Dumai, Riau, pada Rabu (1/10/2025) malam sekitar pukul 20.30 WIB. Api berkobar hebat dari lokasi H2 12 yang sedang dalam tahap perbaikan, memicu kepanikan massal di kalangan warga sekitar.
Suara ledakan yang digambarkan warga setempat “sangat keras” disusul kepulan asap tebal membuat ribuan warga di Jalan Putri Tujuh berhamburan keluar rumah. Sebagian warga di Kelurahan Tanjung Palas, yang permukimannya berdekatan langsung dengan kilang, memilih mengungsikan anak istri mereka karena trauma akan insiden berulang. “Ledakan cuma sekali tapi sangat keras. Setelah itu baru api membesar,” kata seorang warga.
Juru Bicara Pertamina Kilang Dumai, Agustiawan, membenarkan insiden tersebut dan segera meminta maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Ia menegaskan bahwa tim penanganan darurat telah diterjunkan untuk mengisolasi api agar tidak meluas.
“Sejauh ini belum ada informasi korban jiwa. Kami mohon bantuan doa dari masyarakat agar kejadian ini dapat segera kami tangani dengan baik,” ujar Agustiawan. Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan dan kebakaran masih dalam investigasi.
Ia meminta warga agar tidak panik karena petugas sudah bekerja keras untuk mengatasi kebakaran. Api dilaporkan ada di lokasi H2 12 yang sedang tahap perbaikan dan kemungkinan ada kendala. Agustiawan menegaskan, petugas penanganan diturunkan untuk dapat segera melakukan pemadaman ke lokasi kejadian dan mengisolasi agar tidak meluas ke area lain.
Insiden kebakaran yang berulang di kilang-kilang minyak nasional, termasuk yang terbaru di Dumai, memicu reaksi keras dari kalangan politisi. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai kebakaran ini sebagai alarm merah yang menandakan kegagalan manajemen risiko dan mendesak reformasi total sektor perkilangan migas.
Mulyanto menyoroti jurang lebar antara kebutuhan energi nasional dengan kapasitas produksi dalam negeri. “Dengan lifting minyak nasional hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1,6 juta BPH dan kapasitas kilang domestik hanya sekitar 1 juta BPH, kita praktis kian bergantung pada impor BBM. Fakta ini tentu tidak menggembirakan. Yang gembira hanya para mafia impor migas.”
Menurut Mulyanto, kasus kebakaran kilang yang terjadi hampir setiap empat bulan sekali—meskipun Pertamina sudah membentuk unit manajemen risiko setingkat Direktur—menunjukkan bahwa langkah serius masih jauh dari harapan.
Tuntutan Strategis: Audit Menyeluruh dan Percepatan Proyek
Mulyanto mendesak Pemerintah segera mengambil langkah strategis yang konkret yakni melakukan audit teknis menyeluruh terhadap semua kilang tua seperti Dumai, Balongan, dan Cilacap, penggantian peralatan yang rentan, dan peningkatan sistem keselamatan serta proteksi kebakaran secara drastis.
Ia juga mendesak percepatan proyek peningkatan kapasitas kilang lama Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Cilacap, dan Balongan harus dituntaskan sesuai jadwal. Pemerintah juga harus segera memulai pembangunan kilang baru dengan kapasitas tambahan minimal 500 ribu BPH, melalui kemitraan investor asing. Proyek Kilang Tuban, khususnya, didesak untuk dituntaskan dan tidak terkatung-katung seperti sekarang ini.
“Tanpa langkah-langkah konkret memperkuat kilang lama, mempercepat pembangunan kilang baru, dan mengamankan cadangan BBM nasional, kita akan terus rentan terhadap krisis energi dan defisit migas yang menggerus APBN,” tegas Mulyanto.
Kebakaran di Dumai bukan hanya insiden lokal, melainkan cerminan dari kerentanan infrastruktur energi nasional yang mendesak untuk diperbaiki. Nasib pasokan energi dan stabilitas fiskal negara kini bergantung pada seberapa cepat Pemerintah merespons alarm bahaya yang telah berulang kali berbunyi ini.
