Meski tak mau ambil pusing atas penyataan Luhut itu, Ketua KPU, Ilham Saputra, memastikan pihaknya masih membuka diri untuk membahas ulang anggaran yang diajukan. Lagi pula, berdasar rasionalisasi atas masukan dari pemerintah dan DPR RI anggaran tak sebesar ucapan Luhut, tapi Rp 76 triliun.
JERNIH-Entah apa hubungan antara tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Pemilu 2024, sampai Luhut Binsar Pandjaitan harus juga angkat bicara soal penundaan Pemilu dua tahun mendatang, termasuk soal anggaran penyelenggaraannya yang kelewat mahal.
Dia mengklaim, kalau salah satu isi dari big data yang dikantonginya lantara masyarakat tak ingin uang negara dihamburkan untuk menggelar Pemilu dengan nilai mencapai Rp 110 triliun.
Meski tak mau ambil pusing atas penyataan Luhut itu, Ketua KPU, Ilham Saputra, memastikan pihaknya masih membuka diri untuk membahas ulang anggaran yang diajukan. Lagi pula, berdasar rasionalisasi atas masukan dari pemerintah dan DPR RI anggaran tak sebesar ucapan Luhut, tapi Rp 76 triliun.
Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, pada Rabu (23/3), Ilham bilang pihaknya bisa saja membatalkan beberapa pos anggaran yang sudah diusulkan. Tentu, setelah memperhatikan kondisi keuangan negara dan lain sebagainya.
Dia bilang, sebagian besar anggaran yang diajukan bakal digunakan membayar honor petugas TPS yang pada Pemilu lalu Rp 500 ribu tiap orang, dinaikkan jadi Rp 1 juta. Kemungkinan, KPU kata Ilham, akan memangkas anggaran pembangunan kantor KPU di berbagai daerah.
“Sarana-prasarana yang dimiliki oleh KPU di kabupaten/kota di provinsi, misalnya, yang kami anggaran, mungkin itu bisa di-takedown,” katanya.[]
