Seiring arah kebijakan ekonomi nasional yang mulai difokuskan pada pemerataan kesejahteraan, kedua konfederasi itu menegaskan kesiapan mereka menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan prorakyat benar-benar berjalan. Dukungan buruh terhadap pemerintahan Prabowo, kata para pemimpin serikat pekerja, bukan bentuk kepatuhan politik, melainkan wujud tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan bagi pekerja.
JERNIH — Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan secara adil dan berpihak pada pekerja, sekaligus mendorong penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.
Sikap itu disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan ketenagakerjaan jelang penetapan UMP 2026, yang diperkirakan menjadi ujian pertama bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan industri dan kesejahteraan pekerja.
Dua organisasi tersebut sebelumnya memperkuat posisi politiknya dalam Apel Akbar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pertengahan pekan, yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, dan Presiden KSPI Said Iqbal. Ribuan buruh dari berbagai daerah—mulai Karawang, Tangerang, Bandung, hingga Jakarta—hadir membacakan Deklarasi Kebangsaan, yang berisi komitmen untuk menjaga persatuan, mendukung program pemerintahan, dan bersinergi dengan Polri menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Buruh Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap kebijakan beliau benar-benar berpihak kepada kaum buruh dan rakyat kecil. Kami juga mendukung pemerintah dalam penetapan UMP 2026 yang adil dan layak,” kata Said Iqbal, presiden KSPI.
Iqbal menambahkan, gerakan buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing serta pengembalian upah minimum sektoral, yang selama ini menjadi dasar perlindungan bagi pekerja industri padat karya.
“Hanya di era Presiden Prabowo lah semangat untuk mengembalikan upah layak itu muncul kembali. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang selalu membuka ruang dialog bagi kaum buruh,” ujar dia.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan, gerakan buruh kini tak lagi identik dengan konflik dan unjuk rasa destruktif, melainkan menjadi kekuatan sosial yang konstruktif.
“Pesan kami jelas: sahkan segera RUU yang berpihak pada buruh! Dan kami menolak keras tindakan anarkis seperti membakar atau menjarah—itu bukan cara yang demokratis,” ujar Andi Gani.
Seiring arah kebijakan ekonomi nasional yang mulai difokuskan pada pemerataan kesejahteraan, kedua konfederasi itu menegaskan kesiapan mereka menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan prorakyat benar-benar berjalan. Dukungan buruh terhadap pemerintahan Prabowo, kata para pemimpin serikat pekerja, bukan bentuk kepatuhan politik, melainkan wujud tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan bagi pekerja. [ ]
