Di samping itu, La Nyalla menyebutkan ada potensi peningkatan kemarahan publik terkait deklarasai Jokowi tiga periode. Jika skor ini terus meningkat, maka bukan tidak mungkin kemarahan publik ikut naik dan aksi turun ke jalan digelar hingga meluas ke seluruh negeri.
JERNIH- Sebab Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meniupkan isyu penundaan Pemilu 2024 dan wacana Jokowi menjabat sebagai Presiden satu periode lagi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti, memintanya berhenti menjadikannya polemik hingga bikin gaduh negeri ini.
La Nyalla bilang, olemik ini bisa saja memicu kemarahan publik jika dibiarkan terus berlarut-larut.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar La Nyalla dalam keterangannya, Senin (4/4).
La Nyalla menilai, dukungan Kepala Desa yang mengklaim diri berasal dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) agar Jokowi satu periode lagi menjabat sebagai Presiden, justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat pada posisi 23 persen. Padahal sebelumnya, angka tersebut berada di tingkat 28 persen.
Sementara itu, sentimen publik saat ini tengah diaduk-aduk pada permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan gas LPG ukuran 3 kilogram. Dan tentu saja, dia bilang perasaan takut masyarakat meningkat sebesar 10 persen.
Di samping itu, La Nyalla menyebutkan ada potensi peningkatan kemarahan publik terkait deklarasai Jokowi tiga periode. Jika skor ini terus meningkat, maka bukan tidak mungkin kemarahan publik ikut naik dan aksi turun ke jalan digelar hingga meluas ke seluruh negeri.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” katanya.
Sebagai informasi, Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus mengalami penurunan akibat wacana jabatan presiden tiga periode serta penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan SMRC terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling kepada warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih di pemilu lewat wawancara tatap muka dilakukan pada 13-20 Maret 2022. Response rate survei ini sebesar 1.027 atau 84 persen.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi telah menurun ke angka 64,6 persen saat ini setelah berada di 77 persen pada Maret 2021.
“Maret 2021 di 77 persen, Mei 2021 di 75,7 persen, September 2021 di 68,5 persen, Desember 2021 pada 71,7 persen, Maret 2022 di 64,6 persen,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam paparannya, Jumat (1/4).[]
