Ketegangan politik di AS mencapai puncaknya akhir pekan ini. Di tengah keterlibatan militer AS dalam perang melawan Iran dan kebijakan imigrasi yang kian keras, jutaan warga turun ke jalan dalam sebuah gerakan masif yang menggetarkan tatanan pemerintahan Donald Trump.
JERNIH – Gelombang protes raksasa kembali menyapu Amerika Serikat pada Sabtu (28/3/2026). Gerakan yang dikenal dengan nama ‘No Kings’ ini menandai aksi ketiga kalinya dalam setahun terakhir, dengan skala mobilisasi yang dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan transportasi di pusat-pusat kota besar dari pesisir timur hingga barat.
Dipicu oleh akumulasi kemarahan publik atas kebijakan domestik dan keterlibatan militer di Timur Tengah, aksi ini diprediksi akan menyamai atau bahkan melampaui rekor partisipasi Oktober lalu yang mencapai tujuh juta orang.
Senator independen veteran, Bernie Sanders, menjadi salah satu tokoh sentral yang memobilisasi dukungan. Melalui akun X pribadinya, Sanders menyerukan perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai pergeseran AS menuju sistem yang tidak adil.
“Kita akan mengatakan TIDAK pada otoritarianisme. TIDAK pada oligarki. TIDAK pada perang tanpa akhir. TIDAK pada serangan yang terus berlanjut terhadap kelas pekerja,” tegas Sanders sebelum turun langsung bergabung dengan massa di St. Paul, Minnesota.
Negara Bagian Minnesota menjadi salah satu titik api paling membara dalam unjuk rasa kali ini. Sentimen publik di wilayah tersebut mencapai titik didih menyusul insiden fatal pada Januari lalu yang menewaskan dua warga negara AS, Renee Nicole Good dan Alex Pretti, di tangan agen penegak imigrasi federal (ICE).
Kematian keduanya memicu kemarahan nasional atas taktik keras administrasi Trump dalam menangani isu imigrasi, yang dinilai banyak pihak telah melampaui batas-batas kemanusiaan dan hukum.
Washington dan New York Terkepung Massa
Di Washington D.C., lautan manusia memadati area National Mall hingga anak tangga Lincoln Memorial sepanjang Sabtu sore. Para pengunjuk rasa membawa efigi (patung tiruan) Presiden Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, dan sejumlah pejabat kabinet sebagai simbol protes, seraya menuntut pengunduran diri dan pengadilan bagi para pemimpin tersebut atas kebijakan perang di Iran.
Sementara itu di New York City, Departemen Kepolisian (NYPD) terpaksa menutup total akses menuju Times Square dan Midtown Manhattan. Ribuan massa yang bergerak di jantung komersial dunia ini membuat aktivitas bisnis nyaris terhenti total. Sebagai gambaran, aksi serupa pada Oktober lalu berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 orang hanya di wilayah New York City saja.
Fenomena “No Kings” kali ini tidak hanya terpusat di megapolitan seperti Houston, Nashville, atau Boston. Semangat protes merambah hingga ke kota-kota berpopulasi kecil seperti Shelbyville di Kentucky dan Howell di Michigan. Hal ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap kebijakan pemerintah telah merata hingga ke daerah-daerah rural.
Menanggapi skala protes yang kian meluas, otoritas di sejumlah negara bagian telah menyiagakan Garda Nasional (National Guard) guna memitigasi potensi gangguan keamanan. Meski demikian, pihak penyelenggara aksi menegaskan komitmen mereka bahwa gerakan “No Kings” akan tetap berlangsung secara damai sebagai bentuk ekspresi demokrasi tertinggi.
Poin Utama Tuntutan Gerakan “No Kings”:
- Anti-Perang: Desakan penghentian total keterlibatan militer AS di Iran.
- Reformasi Imigrasi: Penolakan terhadap taktik keras ICE yang menyebabkan kematian warga sipil.
- Keadilan Ekonomi: Protes atas kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan kelompok oligarki.
- Demokrasi: Penolakan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai otoriter.
