Di lain pihak, sejumlah politikus dari PDI P sebagai partai yang mengusung Jokowi sebagai Presiden, melempar kritik lumayan keras terhadap Luhut, yang dianggap sudah melampaui tugasnya sebagai Menteri pembantu Jokowi.
JERNIH-Bisa dikatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mulai terang-terangan kalau dirinya mendukung Pemilu 2024 nanti ditunda. Tentu saja, penundaan itu berarti masa jabatan Presiden Jokowi, termasuk para pembantunya di Kabinet, serta para anggota dewan yang terhormat di DPR RI, diperpanjang.
Kabarnya, hal tersebut bakal dilakukan melalui mekanisme amandemen UUD 1945 agar tidak kena stempel inkonstitusional.
Belakangan, dalam sebuah wawancara di sebuah channel Youtube, Luhut bilang kalau dirinya banyak mendapat masukan dari sejumlah pihak agar Pemilu ditunda saja. Seirama dengan klaim Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dia juga mengatakan kalau big data tidak mengada-ada dan tudingan sejumlah pihak yang meragukannya dibantahnya.
“Ya pasti ada, lah. Masa bohong?” ujar Luhut di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, (15/3).
Mengutip informasi yang disuguhkan Tempo, Luhut mengklaim kalau penundaan Pemilu mendapat dukungan 110 juta warganet di seluruh Indonesia. Sedangkan Muhaimin bilang, ada 100 juta akun di media sosial yang 60 persennya menginginkan agar hajatan demokrasi ditunda pelaksanaannya.
Hanya saja, ketika diminta untuk membuka lebih lanjut ka hadapan publik sebagai pihak yang seharusnya dilayani, Luhut ogah membuka klaimnya tersebut secara terang-terangan. Dia cuma bilang, berdasarkan data yang dihimpun, dirinya banyak mendapat masukan seperti itu.
Meski sudah dijadwalkan sekaligus menjadi amanah yang harus dilaksanakan baik oleh penyelenggara negara atau pun rakyat kebanyakan, Luhut bilang Pemilu 2024 terkesan terburu-buru dan dia lelah karena harus melawan rekan-rekannya sendiri sesama pendukung Presiden Jokowi.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga mendengar istilah kadrun lawan kadrun. Kita mau damai. itu saja sebenarnya,” kata dia menuturkan.
Soalnya menurut dia, pemerintah tengah sibuk menangani Covid-19, termasuk di tengah kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan menekan defisit APBN, pemerintah masih diharuskan mengeluarkan dana besar bagi Pemilu 2024.
“Kenapa duit begitu besar? Itu kan banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti, kita sedang sibuk dengan kenaikan covid. Keadaan masih begini. Itu pertanyaan,” kata Luhut.
Namun meski begitu, terlebih Luhut ogah terang-terangan membuka selubung big data yang diklaimnya, berbagai kalangan meragukan klaim tersebut. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi misalnya, mempertanyakan validitas data yang disebut-sebut kebenarannya tanpa bukti empiris tersebut.
Melalui akun Twitter @ismailfahmi, dia mempertanyakan klaim data 110 juta netizen baik soal penundaan Pemilu, Presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan.
“Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?” kata Fahmi berkicau.
Beda lagi dengan Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif IndoStrategic, menuduh Luhut telah melakukan manipulasi informasi.
“Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana,” katanya dalam diskusi Total Politik di Jakarta, pada Minggu (13/3) lalu.
Di lain pihak, sejumlah politikus dari PDI P sebagai partai yang mengusung Jokowi sebagai Presiden, melempar kritik lumayan keras terhadap Luhut, yang dianggap sudah melampaui tugasnya sebagai Menteri pembantu Jokowi.
Mereka, meminta Luhut Binsar bekerja sesuai proporsinya sebagai Menteri dan tidak ikut campur soal politik.[]
