Macron di Ujung Tanduk: Oposisi Prancis Lancarkan Mosi Tidak Percaya Akibat Isu Dagang dan Kasus Venezuela
JERNIH – Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron kini terjepit di antara dua kekuatan politik besar. Partai oposisi dari sayap kanan jauh dan sayap kiri jauh secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet Perdana Menteri Sébastien Lecornu pada Jumat (9/1/2026). Langkah ini memicu eskalasi krisis politik yang telah melumpuhkan Prancis sejak pemilu darurat tahun 2024 lalu.
Dua partai utama, National Rally (RN) yang dipimpin Jordan Bardella dan France Unbowed (LFI), bersatu dalam satu tujuan: menggulingkan pemerintahan. Meskipun mosi ini diperkirakan sulit mencapai mayoritas mutlak, aksi ini menjadi simbol perlawanan keras terhadap kebijakan dagang Uni Eropa dan posisi luar negeri Macron yang dinilai terlalu tunduk pada Amerika Serikat.
Pemicu utama kemarahan oposisi adalah rencana finalisasi kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan blok Mercosur (Amerika Selatan) yang dijadwalkan pekan depan. Perjanjian yang telah dirundingkan selama 25 tahun ini bertujuan membuka pasar Amerika Latin bagi ekspor otomotif dan mesin Eropa.
Namun, bagi Prancis, kesepakatan ini dianggap sebagai lonceng kematian bagi sektor pertanian lokal. Oposisi khawatir produk pertanian murah dari Brasil akan membanjiri pasar Prancis.
“Presiden mengaku menentang kesepakatan itu hari ini, padahal selama bertahun-tahun ia bernegosiasi tanpa pernah membela kepentingan petani Prancis. Ini adalah pengkhianatan,” tegas pemimpin RN, Jordan Bardella.
Selain isu ekonomi, partai sayap kiri LFI menyoroti kegagalan kebijakan luar negeri Macron yang dianggap “mempermalukan” kedaulatan negara. Fokus utama mereka adalah reaksi awal Macron terhadap penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan Amerika Serikat atas perintah Donald Trump.
Macron sempat berkomentar bahwa rakyat Venezuela “hanya bisa bersukacita” atas jatuhnya Maduro. Pernyataan tersebut dinilai oposisi sebagai bentuk penghambaan terhadap agenda Washington. Meski kemudian Macron mengklarifikasi bahwa ia “tidak mendukung maupun menyetujui” operasi militer AS tersebut, pihak LFI menilai martabat Prancis telah terkikis di mata internasional.
Reaksi Pemerintah: “Permainan Politik Sinis”
Menanggapi gempuran tersebut, Perdana Menteri Sébastien Lecornu menuduh pihak oposisi melakukan oportunisme politik. Ia menyebut mosi tidak percaya tersebut sebagai “sikap partisan yang sinis” yang hanya bertujuan untuk menunda negosiasi anggaran tahun 2026 yang krusial.
“Pemerintah berkomitmen untuk tidak memaksakan anggaran melalui parlemen tanpa pemungutan suara,” ujar Lecornu dalam upayanya meredakan ketegangan di Majelis Nasional yang kini terpecah belah.
Krisis ini menandai babak baru yang penuh gejolak bagi Macron. Dengan ancaman protes besar-besaran dari komunitas petani dan kritik tajam terhadap kedaulatan luar negeri, pemerintahan Macron kini harus berjuang keras untuk mempertahankan sisa otoritasnya di tengah parlemen yang semakin tidak terkendali.
