- PM Srettha Thavisin menunjuk pengacara pernah dihukum dalam kasus korupsi.
- Mantan senator dalam pemerintahan junta militer membuat pengaduan.
JERNIH — Mahkamah Konstitusi Thailand, Rabu 14 Agustus, memberhentikan Srettha Thavisin dari jabatan perdana menteri karena menunjuk pengacara yang pernah dihukum karena kasus pidana masuk kabinet.
Bangkok Post melaporkan wakil PM Phumtham Wechayachai akan menjabat sebagai pelaksana tugas perdana menteri hingga PM baru dipilih parlemen. Putusan itu juga mengakhiri semua posisi di kabinet, tapi menteri tetap pada tugasnya sebagai pejabat sementara.
Srettha mengatakan kepada wartawan dia menghormati keputusan pengadilan, meski pemecatan itu bukan yang diharapkan.
“Saya tidak punya kewenangan lagi,” katanya. “Kewenangan ada di tangan PM sementara.”
Sembilan hakim Mahkaman Konstitusi mengambil keputusan dengan suara 5:4, bahwa Srettha melanggar peraturan dengan menunjuk pengacara yang pernah menjadi terpidana duduk dalam kabinetnya.
Kasus ini diajukan sekelompok mantan senator yang ditunjuk junta militer Thailand sebelumnya.
Putusan ini dikeluarkan sepekan setelah pengailan yang sama membubarkan partai oposisi utama Partai Maju Terus, dan melarang mantan pemimpinannya beraktivitas di dunia politik selama sepuluh tahun.
Saat membacakan putusan, Hakim Punya Udchachon mengarakan Srettha tahu hukuman yang dijatuhkan pada pengacara Pichit Chuenban tahun 2008 saat menunjuknya masuk kabinet.
“Penunjukan Pichit menunjukan responden pertama tidak jujur dan melanggar standar etika,” kata Punya.
Srettha menjabat kurang satu tahun, dan menjadi perdana menteri ketiga dari Partai Pheu Thai yang didepak Mahkamah Konstitusi.
Pengacara Thaksin
Pichit Chuenban adalah pengacara keluarga Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri Thailand dan musuh bebuyutan elit konservatif pro-raja dan militer.
Pichit dijatuhi hukuman enam bulan penjara tahun 2008 karena korupsi. Ia masuk ke dalam kabinet Srettha, tapi kemudian keluar sebagai upaya menyelamatkan perdana menteri.
Upaya Pichit gagal. Pengadilan melanjutkan kasus ini yang dimulai dari pengaduan senator yang ditunjuk junta militer Thailand sebelumnya.
