- Seluruh anggota parlemen bebas ngobrol dan telepon, tapi nggak boleh keluar.
- Aung San Suu Kyi tidak berada bersama mereka.
- Malam pertama di tahanan, 400 tahanan tak bisa tidur karena takut dibawa pergi entah ke mana.
JERNIH — Militer Myanmar mengurung 400 anggota parlemen di dalam kompleks perumahan, sehari setelah kudeta yang menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Salah satu anggota parleman yang berada di dalam kompleks mengatakan mereka bica saling berbicara, dan menggunakan telepon untuk menghubungi konstituen, tapi tidak diijinkan meninggalkan kompleks perumahan di Naypyitaw.
“Polisi berkeliaran di dalam kompleks, militer berjaga di luar,” kata anggota parlemen itu.
Mereka yang terkurung di dalam kompleks tidak hanya anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tapi juga dari partai-partai kecil. Mereka menghabiskan malam pertama di rumah mereka, yang kini menjadi tahanan, tanpa tidur karena khawatir dibawa pergi entah ke mana.
“Kami harus tetap terjaga dan waspada,” kata anggota parlemen yang tak ingin menyebut nama. “Kami khawatir atas keselamatan kami dan keluarga.”
Aung San Suu Kyi tidak ditahan bersama mereka. Tidak satu anggota parlemen di dalam kompleks yang tahu di mana putri Jenderal Aung San itu.
Kudeta terjadi Senin 1 Februari 2021 pagi, ketika anggota parlemen dari seluruh negeri berkumpul di ibu kota untuk pembukaan sesi parlemen baru, menyusul kekhawatiran akan terjadinya kudeta.
Militer mengatakan pengambilan kekuasaan diperlukan karena pemerintah tidak menindak-lanjuti klaim kecurangan pada pemilu November 2020. Saat itu NLD memenangkan mayoritas kursi parlemen, dan hanya menyisakan 33 kursi untuk partai yang memperoleh dukungan militer.
Jenderal Min Aung Hlaing, orang paling bertanggung jawab atas Myanmar, mengumumkan kabinet baru yang berisi sebelas jenderal dan mantan jenderal militer.
Tidak ada tanda-tanda pengamanan diperketat, tapi kegelisahan sangat terasa di jalan-jalan ibu kota dan kota-kota lain di Myanmar.
Myanmar Times, koran berbahasa Inggris di Myanmar, menampilkan situasi darurat. Surat kabar lain, yang dikelola negara, menunjukan kerja pertama dewan perathanan dan keamanan nasional.
