- MK akan mendengarkan kasus yang diajukan partai-parti oposisi.
- Pendukung PM Prayut mengatakan junjungannya layak berkuasa sampai 2025 atau 2027.
JERNIH — Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand, Rabu 24 Agustus, menskors Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-O-Cha, dan meninjau tuntutan hukum yang dapat menggulingkannya sebelum pemilihan umum berlangsung.
MK setuju dengan suara bulat untuk mendengar kasus yang diajukan partai-partai oposisi, yang berpendapat bahwa PM Prayut telah mencapai akhir batas delapan tahun masa jabatannya.
Hakim juga setuju dengan lima suara berbanding empat untuk menangguhkan PM Prayut dari jabatannya sampai kasus diputuskan. Seorang juru kunci akan ditunjuk untuk memimpin pemerintahan, dengan wakil PM Prawit Wongsuwan berada di antara kandidat favorit.
Bukan kali pertama MK memainkan peran dalam politik Thailand. Tahun 2006 dan 2014, MK membatalkan hasil pemilihan umum.
Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 melarang perdana menteri menjabat selama lebih delapan tahun secara total, dan partai-partai oposisi mengatakan PM Prayut — mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 — telah mencapai batas.
Ratusan pengunjuk rasa berdemo di Monumen Demokrasi Bangkok menjelang putusan pengadilan. Demontrasi lebih lanjut sedang direncanakan.
Pendukung pemimpin berusia 68 tahun itu mengatakan jam kekuasaan PM Prayut dimulai ketika konstitusi 2017 dilembagakan, atau bahkan setelah pemilu 2019.
Jika pengadilan mengikuti logika ini, PM Prayut secara teknis dapat terus menjabat hingga 2025 atau 2027, jika memenangkan pemilihan umum yang dijadwalkan Maret 2023.
Prayut Chan-O-Cha adalah mantan panglima militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta, menggulingkan pemimpin terpilih Yingluck Shinawatra. Dia memimpin rezim junta selama lima tahun, dan melanjutkannya setelah pemilihan nasional 2019.
Prayut yang keras dan blak-blakan mendapati dirinya tidak disukai pemilih. Jajak pendapat baru-baru ini menemukan dua per tiga responden ingin segera mengosongkan kantor perdana menteri.
Di bawah pengawasan Prayut, kerajaan mencatat kinerja ekonomi terburuk dalam 30 tahun. Pemerintahan Prayut juga menghadapi kritik atas penanganan pandemi Covid-19.
