Menurut Dindin, yang pernah menjadi tenaga ahli Kejaksaan Agung, realitas yang dihadapi Sunda Raya hari ini mencakup ketimpangan fiskal atas eksploitasi sumber daya alam tanpa kembalian adil untuk warga, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh, dan kepemimpinan kolektif yang sedang tumbuh namun belum terkonsolidasi.
JERNIH– Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyerukan Manifesto Peradaban Sunda Raya dalam Musyawarah Tahunan ke-II yang digelar di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025). Manifesto itu disebut sebagai peta jalan strategis untuk memulihkan martabat Sunda dan memperkuat posisi Tatar Sunda dalam peradaban Indonesia modern.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa persoalan Sunda tidak lagi dapat dipahami sebagai masalah terserak atau parsial. “Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan, tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif serta keberanian mengambil keputusan strategis,” kata dia.
Menurut Dindin, yang pernah menjadi tenaga ahli Kejaksaan Agung, realitas yang dihadapi Sunda Raya hari ini mencakup ketimpangan fiskal atas eksploitasi sumber daya alam tanpa kembalian adil untuk warga, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh, dan kepemimpinan kolektif yang sedang tumbuh namun belum terkonsolidasi.
Pada kesempatan itu, dokumen Manifesto diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, disaksikan sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, Taufikurahman Ruki, Laksamana (Purn) Ade Supandi, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya, dan PJ Gubernur 2023-2025 Bey Machmudin.
Hadir pula tokoh Sunda seperti Erry Ryana Harjapamekas, Dada Rosada, Ayi Vivananda, Ernawan S. Koesoemaatmadja, Etty RS, Prof Didin S. Damanhuri, Makbul Padmanegara, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menyampaikan bahwa perumusan Manifesto melalui proses panjang. “Manifesto ini disusun melalui Sawala Maya I dan II secara daring, dilanjutkan musyawarah di Unpad pada 15 November,” kata dia. Proses tersebut melibatkan penyusunan Policy Brief, Notulensi Rapat Pinisepuh, serta rumusan Komisi A dan B Panata Pikir.
Dari proses itu, MMS menghasilkan empat agenda strategis yang menjadi inti Manifesto Peradaban Sunda Raya menuju 2045 dan turut mendorong agenda besar Indonesia Emas 2045.
Empat agenda tersebut meliputi:
-Penguatan jati diri strategi dan pemajuan kebudayaan Sunda, melalui Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta inisiasi Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
-Penataan ulang hubungan pusat dan daerah, termasuk reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep Benelux, pencabutan selektif moratorium pemekaran CPDOB, dan peninjauan kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.
-Prioritas pembangunan dan kesejahteraan rakyat, antara lain audit sistemik proyek strategis nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pembangunan berbasis data presisi melalui Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
-Pembentukan sistem kepemimpinan Sunda, melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi Fraksi Sunda Raya di parlemen, penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda, dan pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri bermartabat, dengan keadilan fiskal, kebudayaan yang mulia, kesejahteraan rakyat, serta kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” ujar Dindin.
Musyawarah Tahunan MMS ditutup dengan pembacaan seruan agar Manifesto menjadi basis gerakan kolektif warga Sunda dalam memperjuangkan hak, martabat, dan masa depan wilayahnya dalam bingkai Indonesia. [ ]
