JERNIH – Pemerintah berkomitmen percepatan pembayaran ganti rugi lahan (tanah) milik masyarakat yang terkena imbas pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan pembayaran ganti rugi lahan dilakukan sebelum perayaan Lebaran atau Idul Fitri 2022 yakni awal bulan Mei 2022.
“Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/3).
Moeldoko bakal memerintahkan Deputi I Kantor Staf Kepresidenan untuk turut mengawal dan memonitor proses tersebut.
Baca Juga: Penemuan Area Penjagalan Kartel; Hampir 100 Ribu Orang Hilang di Meksiko
Dari data Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur dan saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.
Warga pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.
Data kementerian juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal ini, Moeldoko akan menugaskan tim hukum KSP untuk turut memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung (MA).
“Upaya menghilangkan hambatan konflik di Wadas tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional,” katanya.
“Kita tidak boleh mengatakan mudah-mudahan, karena ini harus tertangani,” lanjut dia.
Menurut dia, pemerintah sedang berupaya menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah, dan pengadaan kegiatan bakti sosial.
“Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat,” kata dia.
“Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,” tambahnya.
