“Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri”
JAKARTA – Situasi pandemi Covid-19 memicu bangsa untuk saling bersatu memulihkan arah pembangunan nasional sesuai dengan amanat konstitusi. Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari desa melalui digitalisasi dan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat, sebagai kunci menguatkan kemandirian ekonomi.
Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri 1998-1999, Ginandjar Kartasasmita, mengatakan Covid-19 menjadi momentum Bangsa Indonesia meluruskan kembali sesuai amanat konstitusi dan melakukan perubahan atas kebiasaan-kebiasaan baru yang sejalan dengan kemajuan teknologi, agar ekonomi lebih kompetitif dan berdaya saing global.
“Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri,” ujarnya pada Webinar V Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Sabtu (29/5/2021).
Ia menjelaskan, esensi kemandirian adalah keadilan sosial. Jadi, suatu bangsa tak bisa disebut sebagai mandiri ekonomi bila masih ada ketimpangan ekonomi di masyarakat.
“Saat ini 1 persen kelompok masyarakat menguasai sekitar 50 persen aset ekonomi nasional,” kata dia.
Dalam situasi ekonomi yang melesu akibat pandemi Covid-19, Ginandjar menawarkan empat prinsip sttrategi pemulihan ekonomi nasional sekaligus sebagai landasan bangsa agar berdaya saing global. Yakni, menerapkan ekonomi inklusif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Namun, ia menekankan, kelompok UMKM dan pedagang kecil harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional seperti halnya mereka menjadi tumpuan saat krisis 1998. Dimana kelompok UMKM tak hanya sekadar dirawat, akan tetapi harus dikembangkan agar berdaya saing global.
“Kemandirian bangsa juga bisa terwujud dengan adanya pemihakan pada sektor pertanian yang pada saat ini masih terbukti mampu bertahan dari kondisi pandemi Corona,” katanya.
Senada, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, mengingatkan konsepsi Bung Karno yang berkali-kali menekankan soal pembangunan nasional bukan semata-mata pembangunan ekonomi.
“Pembangunan nasional tidak hanya membicarakan ekonomi tetapi juga karakter bangsa, industri, infrastruktur Indonesia Timur dan Barat, budaya, dan lain sebagainya,” ujar dia.
Gagasan itulah yang coba diterapkan Bung Karno ketika mengeluarkan Deklarasi Ekonomi Nasional (Dekon) 1963, Pembangunan Semesta Berencana Nasional 1960-1968 serta membentuk Dewan Perancang Pembangunan Nasional (Deppenas) yang kini menjadi Bappenas.
Oleh karena itu, menurut dia, meningkatkan peran UMKM merupakan strategi utama pemulihan ekonomi nasional saat ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ke-4 dan Founder Institute of Social Economic Digital (ISED), Sri Adiningsih, mengatakan Indonesia sebetulnya mempunyai modal pemulihan ekonomi saat menghadapi pandemi Covid-19 yaitu sistem keuangan yang relatif stabil, pengelolaan keuangan yang bijak, peran konsumsi masyarakat yang besar, peluang perdagangan internasional, peran UMKM sebagai bantalan krisis, dan transformasi digital.
Akan tetapi, ia mengingatkan agar pemerintah mewaspadai soal rasio utang dan tingkat defisit APBN yang semakin meningkat. Penyerapan dana pemulihan nasional khususnya yang mengendap di anggaran daerah harus dipercepat.
Diakuinya pemulihan ekonomi nasional tidak akan mudah dan menghadapi banyak masalah, tantangan, serta ancaman. Tapi apapun itu, pemulihan ekonomi bisa terjadi sepanjang vaksinasi dan protokol kesehatan berhasil, sosial politik dan keamanan dalam negeri stabil, dan stabilitas sistem keuangan terjaga.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Pusat Pengkajian Kebijakan Nasional Indonesia (CINAPS), Prasetijono Widjojo Malangjoedo, mengatakan dalam situasi sekarang ini, kepemimpinan yang kuat diperlukan di setiap tataran kepemimpinan baik di pusat maupun daerah. Khususnya dalam menggulirkan kebijakan perlindungan UMKM dan bantuan sosial.
“Kita tidak bisa menyerahkan persoalan kepada mekanisme pasar. Tetapi harus ada affirmative policies untuk melindungi kelompok marjinal yaitu kaum miskin, UMKM, kelompok rentan, terpencil, dan sebagainya. Manfaatkan basis data terpadu
semaksimal mungkin untuk meminimalkan salah sasaran dalam pemberian bantuan” katanya.
Menurut dia, pelibatan kepala daerah sampai ke tingkat desa menjadi sangat penting untuk akurasi data. Koordinasi para pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga menjadi sangat strategis untuk menangani cross cutting issues maupun untuk menghindari tumpang tindih serta duplikasi kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih fokus dan tajam.
Begitu juga, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan penanganan pandemi di tanah air mulai membaik berkat kerja sama seluruh elemen bangsa ,sehingga kondisi ekonomi lebih baik dari pada perekonomian global.
“Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga Covid-19 terkendali. Penanganan ini sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional,” kata Airlangga.
Sebagai upaya mencapai kemandirian ekonomi nasional jangka panjang, Airlangga menyebut pemerintah salah satunya menggunakan UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan UMKM, meningkatkan peluang investasi, dan menciptakan iklim usaha yang berdaya saing.
