Penjualan Senjata AS ke Taiwan Meningkat, Empat Paket Masih Tertahan di Kongres
Amerika Serikat terus memperkuat dukungan militernya kepada Taiwan dengan nilai penjualan senjata yang memecahkan rekor. Setelah paket raksasa senilai ratusan triliun rupiah diumumkan, kini terungkap masih ada empat kesepakatan tambahan.
WWW.JERNIH.CO – Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan semakin menunjukkan peningkatan signifikan. Seorang pejabat senior pertahanan Taiwan mengungkapkan bahwa saat ini masih ada empat kesepakatan penjualan senjata tambahan yang belum secara resmi diberitahukan kepada Kongres AS. Informasi ini muncul hanya sebulan setelah Washington mengumumkan paket penjualan senjata terbesar sepanjang sejarah hubungan kedua pihak.
Pada Desember lalu, AS mengumumkan paket penjualan senjata senilai sekitar Rp176,7 triliun, yang menjadi rekor terbesar bagi Taiwan. Amerika Serikat memang menjadi pendukung internasional sekaligus pemasok persenjataan terpenting bagi Taiwan, meskipun kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Langkah tersebut memicu reaksi keras dari China. Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menggelar latihan militer di sekitar pulau itu pada akhir Desember, tak lama setelah kesepakatan terbaru diumumkan.
Wakil Menteri Pertahanan Taiwan Hsu Szu-chien menyatakan bahwa empat paket senjata tambahan tersebut masih belum masuk dalam proses pemberitahuan resmi ke Kongres AS, yang merupakan prosedur standar sebelum penjualan disetujui.
“Saya tidak bisa mengatakannya. Yang bisa saya sampaikan hanyalah bahwa masih ada empat kasus yang belum diberitahukan kepada Kongres,” ujar Hsu, seraya menegaskan keterbatasannya untuk berbicara lebih jauh karena alasan hukum.
Paket penjualan senjata yang diumumkan pada Desember lalu mencakup delapan jenis persenjataan, di antaranya sistem roket HIMARS buatan Lockheed Martin serta drone amunisi jelajah Altius, yang dinilai mampu meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan secara signifikan.
Sebelumnya, pada November, Presiden Taiwan Lai Ching-te juga mengumumkan rencana penambahan anggaran pertahanan hingga sekitar Rp628 triliun sampai tahun 2033. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen Taiwan dalam mempertahankan diri di tengah meningkatnya tekanan dan ancaman dari China.
Namun, rencana tersebut masih menghadapi hambatan politik di dalam negeri. Partai oposisi, yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, belum mengizinkan usulan tersebut dibahas di tingkat komite. Mereka beralasan bahwa rincian penggunaan anggaran belum cukup jelas dan membutuhkan penjelasan lebih mendalam.
Menanggapi hal ini, Hsu mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Wellington Koo dijadwalkan akan memberikan pengarahan tertutup kepada para anggota parlemen pada hari Senin. Kementerian Pertahanan, menurutnya, siap membuka informasi tambahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dukungan terhadap peningkatan anggaran militer Taiwan juga datang dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang secara konsisten mendorong Taiwan—serta para sekutu AS lainnya, khususnya di Eropa—untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Menurut Hsu, peningkatan anggaran militer merupakan kebutuhan mendesak. “Semua orang tahu bahwa ancaman yang kita hadapi terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis tetap menolak klaim kedaulatan China atas pulau tersebut. Taipei menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan sendiri yang berhak menentukan masa depan mereka.(*)
BACA JUGA: Cina Rilis Simulasi Invasi ke Taiwan
