James Anderson telah mengundurkan diri dan secara efektif digantikan Anthony Tata sebagai “pejabat senior yang menjalankan tugas sebagai wakil menteri pertahanan “. Tata adalah pensiunan brigjen Angkatan Darat yang menyebut Islam sebagai “agama dengan kekerasan paling menindas” dan menyebut mantan Presiden Barack Obama sebagai “pemimpin teroris”
Oleh : Peter Baker dan Lara Jakes
JERNIH– Presiden Trump, dalam tekanan untuk meninggalkan Gedung Putih 70 hari ke depan karena kekalahannya dalam Pilpres, telah memanfaatkan kekuatan pemerintah federal untuk menolak hasil pemilihan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan presiden mana pun dalam sejarah Amerika.
Tanda pembangkangan terbaru adalah pernyataan sekretaris kabinet senior presiden, yang berkata pada Selasa lalu bahwa Trump akan menolak menyerahkan kekuasaan sebagai presiden kepada presiden terpilih Joseph R. Biden Jr. “Akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan Trump kedua,” kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.
Sementara pada saat yang sama, Jaksa Agung yang dipilih Trump, telah mengesahkan penyelidikan atas dugaan penipuan suara. Administrator layanan umumnya menolak memberikan tim Biden akses ke kantor transisi dan sumber daya yang dijamin berdasarkan undang-undang, sementara Gedung Putih sedang mempersiapkan anggaran untuk tahun depan, laiknya Trump akan hadir untuk mempresentasikannya.
Presiden juga memulai perombakan pemerintahannya dengan memecat Menteri Pertahanan Mark T. Esper serta kepala tiga badan lainnya, sambil memasang loyalisnya di posisi-posisi penting di Badan Keamanan Nasional (NSA) dan Pentagon. Para sekutu tengah berharap lebih banyak yang akan muncul, termasuk kemungkinan pemecatan para direktur FBI dan CIA.
Tetapi seluruh dunia semakin tergerak untuk menerima kemenangan Biden dan bersiap untuk bekerja dengannya, meskipun Trump menolak untuk mengakui hasilnya. Berbicara dengan wartawan, Biden menyebut tindakan presiden sejak Hari Pemilu itu “memalukan” dan tidak akan berguna baginya dalam jangka panjang. “Bagaimana saya bisa mengatakan ini dengan bijaksana?” kata Biden. “Itu tidak akan membantu sebagai apa yang ia wariskan sebagai presiden.”
Kebuntuan itu meninggalkan Amerika Serikat pada posisi negara yang proses demokrasinya lemah sebagaimana sering dikritik. Alih-alih memberi selamat kepada Biden dan mengundangnya ke Gedung Putih, seperti yang dilakukan para pendahulunya setelah pemilihan, Trump telah mengatur pemerintahannya dan menekan sekutu Partai Republiknya untuk bertindak seolah-olah hasilnya masih belum pasti, entah karena harapan samar untuk benar-benar membalikkan hasil atau setidaknya membuat narasi untuk menjelaskan kehilangannya.
Upaya presiden untuk mendiskreditkan–dengan klaim palsu, baik hasil pemilu mauoun pemerintahan Biden mendatang, merupakan puncak dari empat tahun memenuhi pemerintahan dengan orang-orang tak kapabel sambil merusak kredibilitas lembaga lain dalam kehidupan Amerika, termasuk badan intelijen, otoritas penegakan hukum, media massa, perusahaan teknologi, pemerintah federal secara lebih luas dan sekarang pejabat pemilihan di negara bagian di empat zona waktu.
Selama masa kepresidenannya, Trump telah mencoba untuk membuat sebagian besar publik Amerika tidak mempercayai orang lain, selain dirinya, dengan kesuksesan yang nyata. Meskipun bukti menunjukkan tidak ada konspirasi yang meluas untuk mencurangi pemilu di beberapa negara bagian yang diciptakan Trump, setidaknya satu jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak pendukung menerima klaimnya. Tujuh puluh persen dari Partai Republik yang disurvei oleh Politico and Morning Consult mengatakan mereka tidak percaya pemilu itu bebas dan adil.
“Apa yang kita lihat minggu lalu dari presiden lebih mirip dengan taktik dari jenis pemimpin otoriter yang kita ikuti,” kata Michael J. Abramowitz, presiden Freedom House, sebuah organisasi nirlaba yang melacak demokrasi di seluruh dunia. “Saya tidak pernah membayangkan melihat hal seperti ini terjadi di Amerika.”
Abramowitz meragukan adanya banyak bahaya jika Trump membatalkan pemilihan. “Tapi dengan meyakinkan sebagian besar penduduk bahwa ada penipuan yang meluas, dia menyebarkan mitos yang bisa bertahan selama bertahun-tahun dan berkontribusi pada erosi kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan kita,” katanya.
Biden telah bergerak tanpa menunggu konsesi Trump, dan berbicara dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman dan Irlandia, Selasa lalu. Sebagian besar pemimpin dunia telah memberi selamat kepadanya atas kemenangannya, termasuk sekutu dekat Trump seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel. Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki, favorit Trump lainnya, bergabung dengan ‘paduan suara’ itu pada hari Selasa. Penguasa utama tetap Presiden Vladimir V. Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari Cina.
Biden mengatakan, dia tidak terlalu khawatir dengan penolakan administrasi Trump untuk memberikan uang transisi, kantor dan akses ke agensi, dan bersikeras dia dapat membentuk pemerintahan pada pelantikannya pada 20 Januari. “Kami akan bergerak secara konsisten, menyusun pemerintahan kami di Gedung Putih,” katanya. “Tidak ada yang akan menghentikan kita.”
Biden setuju bahwa akan sangat membantu jika memiliki akses ke informasi rahasia seperti pengarahan harian presiden, sesuatu yang biasanya diberikan oleh pemerintahan yang keluar untuk presiden yang akan datang. Namun dia menambahkan, “Fakta bahwa mereka tidak mau mengakui bahwa kami menang pada saat ini tidak terlalu berpengaruh pada perencanaan kami.”
Dalam sesi dengan wartawan di Departemen Luar Negeri, Pompeo bersikeras bahwa upaya Amerika untuk mencegah intimidasi pemilih dan memastikan pemilu yang bebas dan adil di seluruh dunia, tidak berkurang oleh penolakan Trump. “Kita harus menghitung setiap suara resmi,” kata Pompeo, mengadopsi bahasa presidennya. “Kita harus memastikan bahwa setiap suara yang tidak sah tidak dihitung. Itu melemahkan suara Anda jika itu dilakukan dengan tidak benar. “
Dia membentak wartawan ketika ditanya apakah taktik penundaan Trump merusak upaya Departemen Luar Negeri untuk menekan para pemimpin politik di luar negeri agar menerima hasil yang kalah. “Itu konyol, dan kamu tahu itu konyol, dan kamu menanyakannya karena itu konyol,” katanya. Konyol! Konyol! Konyol! Tiga kali.
Pompeo sering bisa menjadi sarkastik, terutama ketika berbicara dengan wartawan, tetapi Departemen Luar Negeri tidak berusaha mengklarifikasi jika dia bercanda. Ditanya kemudian di Fox News apakah dia serius, dia tidak menjawab. “Kita akan mengalami transisi yang mulus,” katanya. “Dan kita akan melihat apa yang pada akhirnya diputuskan oleh orang-orang, ketika semua suara telah diberikan.”
Komentarnya memicu reaksi keras dari para diplomat karier, termasuk kritik terhadap nada bicaranya yang fasih dan kekhawatiran langsung bahwa pemerintahan Trump akan mencoba mencuri pemilihan. Namun, Trump kemudian mengucapkan selamat kepadanya di Twitter: “Itulah mengapa Mike menjadi nomor satu di kelasnya di West Point!”
Penundaan dalam pengakuan hasil telah membuat kedutaan besar Amerika berada dalam ketidakpastian. Setidaknya beberapa pejabat kedutaan telah diberitahu untuk menghindari segala upaya untuk membantu Biden dengan para pemimpin asing yang ingin memberi selamat kepadanya, seperti yang biasa mereka lakukan selama masa transisi. Para diplomat mengatakan, mereka bahkan tidak bisa mulai menghitung keberhasilan pemerintahan Trump karena takut menggambarkannya dalam bentuk lampau.
Beberapa duta besar berusaha untuk mengangkangi garis netralitas meskipun mereka dengan tegas tidak mengakui Biden sebagai pemenang. “Ini adalah perlombaan yang telah diperjuangkan dengan keras yang telah menunjukkan kepada kami semangat Amerika dalam hal ketabahan dan ketahanan,” kata Robert “Woody” Johnson, duta besar untuk Inggris, di Twitter. “Tidak ada hal berharga dalam sejarah Amerika yang pernah datang dengan mudah.”
Utusan lainnya menyuarakan tuduhan presiden atas penipuan pemilih. “Tolong jangan mencabut hak saya dan sesama pemilih untuk menang dengan segala cara,” kata Carla Sands, duta besar untuk Denmark, di halaman Twitter pribadinya. Sebagai bukti, dia memposting tangkapan layar dari situs web Departemen Luar Negeri yang tidak dapat melacak surat suara ketidakhadirannya.
“Menteri Luar Negeri Pompeo tidak boleh bermain-main dengan serangan tak berdasar dan berbahaya terhadap legitimasi pemilu pekan lalu,” kata Senator Eliot L. Engel, Demokrat dari New York dan ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR. Departemen Luar Negeri sekarang harus mulai mempersiapkan transisi Presiden terpilih Biden.
Dalam pembersihan Pentagon pada hari Selasa, Trump mengganti tiga pejabat penting lembaga itu dengan para loyalisnya. Beberapa pejabat Departemen Pertahanan khawatir dengan penggantian itu.
James Anderson, penjabat di bawah menteri pertahanan yang berselisih dengan Gedung Putih, telah mengundurkan diri dan secara efektif digantikan Anthony Tata, yang menjadi “pejabat senior yang menjalankan tugas sebagai wakil menteri pertahanan “. Tata pensiunan brigjen Angkatan Darat yang menyebut Islam sebagai “agama dengan kekerasan paling menindas” dan menyebut mantan Presiden Barack Obama sebagai “pemimpin teroris”, menarik diri dari pertimbangan untuk jabatan di Pentagon pada bulan Agustus, di tengah penentangan baik dari senator Republik maupun Demokrat.
Presiden juga melantik Kashyap Patel, mantan ajudan Senator Devin Nunes, Republikan California, yang memainkan peran kunci dalam membantu Partai Republik mencoba merusak penyelidikan Rusia, sebagai kepala staf pada penjabat sekretaris pertahanan baru, Christopher Miller. Itu menambahkan kekhawatiran di Pentagon tentang langkah untuk mengisi kepemimpinan di sana dengan para loyalis.
Para sekutu Trump mengatakan, presiden dibenarkan dalam memperjuangkan hasil pemilu bahkan jika dia tidak berhasil, mengutip apa yang mereka anggap keputusan pengadilan tidak sah yang memperluas pemungutan suara melalui surat.
“Mengingat undang-undang de facto Mahkamah Agung yang tidak konstitusional, yang diberlakukan melalui keputusannya, bersama dengan Senat AS 2022 dan pemilihan gubernur yang akan datang, litigasi kampanye Trump sangat penting bagi Partai Republik untuk memiliki lapangan bermain yang adil dalam jangka panjang, tidak peduli jangka pendek, ”kata Sam Nunberg, penasihat kampanye 2016 Trump, melalui email.
Hanya sembilan presiden yang duduk sebelum Trump kehilangan tawaran untuk masa jabatan lain dalam pemilihan umum (beberapa lainnya tidak dicalonkan kembali oleh partai mereka), dan beberapa seperti John Adams dan John Quincy Adams cukup masam untuk melewatkan pelantikan penerus mereka. Tetapi tidak ada yang menolak meninggalkan jabatan atau membuat klaim konspirasi luas untuk membalikkan hasil.
“Kami belum pernah melihat presiden dalam sejarah, yang kalah dalam pemilihan ulang dan menolak mengakui kekalahan serta mengambil tindakan penyalahgunaan kekuasaan presiden untuk mempertahankan jabatannya,” kata Michael Beschloss, sejarawan kepresidenan terkemuka. “Di sini, Donald Trump sekali lagi berada dalam kategori historisnya sendiri–dan kali ini, tidak menyenangkan bagi demokrasi.”
Richard Norton Smith, yang menulis biografi Herbert Hoover dan menulis tentang Gerald R. Ford, mengenang kemarahan Hoover pada orang yang menghajarnya, Franklin D. Roosevelt, dan perjalanan mobil mereka yang dingin ke pelantikan di Maret 1933.
“Tapi intinya adalah, Hoover, betapapun pedihnya dia atas keengganan FDR untuk bekerja sama, saat dia mendefinisikan istilah itu, berbagi mobil yang sama, sama seperti dia telah menyambut Roosevelt untuk ritual teh pra-pengukuhan pada malam sebelumnya,” kata Smith. “Mereka mungkin membenci satu sama lain, tetapi permusuhan pribadi mereka melebihi komitmen mereka pada proses demokrasi.”
Persamaan yang sering dikutip adalah ketika Wakil Presiden Al Gore mendorong penghitungan ulang di Florida pada tahun 2000 untuk mengatasi keunggulan tipis lawannya dari Partai Republik, Gubernur George W. Bush dari Texas. Tapi Al Gore bukanlah petahana, dan Presiden Bill Clinton tidak memerintahkan pemerintah untuk campur tangan, meskipun itu menahan sumber daya transisi dari Bush sampai pertarungan diselesaikan.
“Kami sangat berhati-hati untuk tidak menggunakan sumber daya pemerintah, dana, staf atau bahkan penjepit kertas,” kata Donna Brazile, yang merupakan manajer kampanye Al Gore.
Di Florida, Gore memiliki peluang yang masuk akal untuk mengubah hasil pemilu, mengingat dia hanya kalah 327 suara di satu negara bagian setelah penghitungan ulang otomatis. Trump, sebaliknya, berada di belakang dengan puluhan ribu suara di banyak negara bagian yang harus beralih, yang tidak pernah terjadi dalam skala itu.
“Perbedaan besar,” kata Brazile, “Apakah ini terasa seperti kampanye PR besar yang dilancarkan di pengadilan untuk menodai pemilih di mana Trump kalah, atau hanya untuk membentuk narasi sehingga pemilu ini disebut curang.” [The New York Times]
Ada kontribusi laporan dari Michael D. Shear dari Wilmington, Del., serta Helene Cooper dan Alan Rappeport dari Washington.
Peter Baker adalah kepala koresponden Gedung Putih, telah meliput empat presiden terakhir untuk The Times dan The Washington Post. Dia juga adalah penulis enam buku, yang paling baru “The Man Who Ran Washington: The Life and Times of James A. Baker III.”
Lara Jakes adalah koresponden diplomatik yang berbasis di biro Washington The New York Times. Selama dua dekade terakhir, Jakes telah melaporkan dan mengedit dari lebih dari 40 negara dan meliput perang dan pertempuran sektarian di Irak, Afghanistan, Israel, Tepi Barat dan Irlandia Utara.
