“Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan dijaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini,” kata Parningotan Marbun.
JERNIH- Lagi, personel TNI dari Angkatan Darat (AD) harus terlibat keributan dengan sejumlah warga yang berprofei sebagai petani di Desa Seituan, Kecamaan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Selasa (4/1). Kericuhan terjadi diduga lantaran perebutan lahan.
Peristiwa ini kemudian viral di media sosial lantaran disiarkan langsung oleh pemilik akun Facebook Samarya Uyee Samarya Parbellakk.
Sebelumnya, pihak TNI AD mengklaim kalau persawahan yang selama ini dikelola warga merupakan milik Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Dam I/BB. Para anggota militer kemudian memasang plang di lokasi seluas 65 hektar tersebut.
Masyarakat yang merasa sudah mengelola areal persawahan sejak zaman kakek neneknya pun, tak terima dengan pemasangan plang tersbut hingga akhirnya keributan pecah di jalan desa yang kemudian bergeser ke area persawahan. Beberapa anggota TNI AD pun terlihat berlumpur dalam video itu sebab menginjak-injak persawahan yang baru beberapa hari ditanami.
” Tolong….tolong kami. Tuhan Tolong kami masyarakat dipukuli,” ucap pemilik akun Facebook tersebut sembari menayangkan video siaran langsung.
Konflik rupanya sudah lama menyelimuti, sebab kedua belah pihak mengklaim kepemilikan. Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun mengatakan, pihak Puskopad sudah lama meminta warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektar tersebut. Namun masyarakat tak mau sebab merasa sudah menggarap lahan sejak zaman kakek neneknya.
Parningotan Marbun yang juga warga asli setempat juga bilang bahwa pihak TNI AD mengklaim kepemilikan lahan setelah ada bandara yang beroperasi dekat areal tersebut. Padahal dulu tak pernah diperdebatkan.
“Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan dijaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini,” kata Parningotan Marbun.
Disebutkan pula, tiga orang anak ikut menjadi korban kekerasan yang dilakukan personel TNI AD lantaran diinjak. Parningotan pun mengatakan akan mengadukan persoalan ini ke Komnas Perlindungan Anak.
“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai gitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya,” kata Parningotan.
Parningotan mengaku tak menyaksikan peristiwa itu secara langsung, sebab sedang menghadiri rapat di Polresta Deliserdang. Seperti diberitakan TribunNews, saat itu dia menerima telpon dari masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut.
Ketika dirinya tiba di lokasi, pihak Puskopad TNI AD sudah tak berada di lokasi. Parningotan pun memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum lantaran dianggap sudah melangkahi kewenangan pemerintah desa.
“Kalau sudah diginiin masyarakat saya yang jelas perlu hukum bertindak karena sudah melampaui pemerintah desa mereka bertindak. Sudah dari dulunya dikuasi masyarakat tanah itu. Ada 160an orang juga itu masyarakat yang punya selama ini,” kata Parningotan.
Warga setempat yang 98 persennya bekerja sebagai petani, tak bersedia meninggalkan lokasi. Apalagi mereka sudah menggarap persawahan itu sejak dulu. Parningotan menilai, seharusnya sebelum mengambil tindakan, TNI AD melakukan koordinasi dulu dengan Pemerintah Desa.
“Apapun ceritanya harus kordinasi dulu baru bertindak. Saya Kepala desa pernah memang diundang cuma saat itu mereka maunya harus mereka yang punya tanah sementara masyarakat ini menyewa sama mereka. Kapan mereka butuh bisa diambil. Minta Supaya dikosongkan masyarakat mana mau,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Media Online Mayor Infantri Masniar menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi itu. Dia hanya mengatakan, emang ada pemasangan patok lahan Puskopad namun masyarakat dikatakannya ribut duluan.[]
