NGO Monitor, sebuah kelompok zionis, dalam sebuah pernyataan pekan lalu meminta pemerintah Prancis untuk “merevisi hibahnya sejalan dengan penolakan Prancis yang jelas terhadap BDS.”
JERNIH–Pemerintah Prancis telah mengalokasikan sekitar 10 juta dolar AS untuk Otoritas Palestina. Koran Israel yang sangat anti-Palestina, Jerusalem Post, menyebut bantuan itu diberikan kepada “promotor utama gerakan boikot Israel”.
Sebelumnya, kata media massa zionis itu, Badan Pembangunan Prancis, atau AFD–yang berfokus pada “iklim, keanekaragaman hayati, perdamaian, pendidikan, pembangunan perkotaan, kesehatan dan pemerintahan,” tahun lalu memberikan hibah 8 juta Euro kepada Pusat Pengembangan LSM, atau NDC. Menurut Jerusalem Post, NDC adalah sebuah kelompok Palestina yang mengklaim mempromosikan praktik pemerintahan yang baik di Tepi Barat.
The Post mengatakan, NDC berada di belakang “Kode Perilaku LSM Palestina” tahun 2008, sebuah dokumen termasuk penolakan terhadap “aktivitas normalisasi apa pun dengan penjajah [Israel], baik di tingkat politik-keamanan maupun budaya atau pembangunan.”
NGO Monitor, sebuah kelompok Israel yang menyelidiki kegiatan organisasi non-pemerintah dan pemerintah asing dalam rangka konflik Palestina-Israel, dalam sebuah pernyataan pekan lalu meminta pemerintah Prancis untuk “merevisi hibahnya sejalan dengan penolakan Prancis yang jelas terhadap BDS.”
Di Prancis, Jerusalem Post menulis, lusinan pendukung boikot terhadap Israel–termasuk melalui Gerakan Boikot, Sanksi dan Divestasi (Boycott, Sanctions and Divestment Movement), atau BDS–telah dihukum karena menghasut kebencian atau diskriminasi berdasarkan undang-undang Lellouche, yang disahkan pada tahun 2003. Undang-undang itu memperluas undang-undang anti-rasisme hingga penargetan negara tertentu untuk perlakuan diskriminatif.
Juru Bicara AFD, Magali Mevellec mengatakan bahwa pendanaan tersebut “sesuai dengan hukum Prancis,” tetapi tidak memberikan komentar lebih lanjut dalam menanggapi pertanyaan Badan Telegraf Yahudi tentang masalah tersebut.
Prancis “mendukung penguatan kemampuan lokal yang meningkatkan kehidupan penduduk” dalam apa yang dianggap Prancis sebagai wilayah Palestina, kata Mevellec.
“Satu-satunya tujuan Prancis dan AFD adalah meningkatkan kesejahteraan populasi [itu],” katanya. [Jerusalem Post]
