Hingga saat ini PF Freeport belum mengantungi izindari Kementerian Kesehatan
JERNIH-PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri kepada karyawannya namun masih terganjal izin dari Kementerian Kesehatan
Menurut Direktur Freeport Claus Wamafma, pihaknya tidak bisa melakukan vaksinasi terhadap karyawan sebelum mengantungi izin dari pemerintah. PR Freeport berencana menggunakan vaksin Corona buatan Sinovac.
“Semua sementara dalam koordinasi dengan pemerintah. Prosesnya kami masih menunggu izin dari pemerintah untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri,” kata Claus, pada Sabtu (13/2/2021).
Sejak awal pandemi covid-19 melanda Kabupaten Mimika, banyak karyawan PT Freeport terpapar Covid-19. Bahkan lima diantaranya meninggal dunia.
“Selama terjadi pandemic Covid-19 hingga 9 Februari 2021 sebanyak 1.886 karyawan permanen Freeport dan subkontraktor terpapar Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 1.809 orang sudah sembut, dan 5 orang di antaranya meninggal dunia” kata VP Freeport Bidang Hubungan Pemerintah Johny Lingga.
Dalam beberapa hari terakhir, kata Johny, terjadi kenaikan kasus covid-19 di kawasan pertambangan Freeport, di Tembagapura maupun di Kuala Kencana.
“Memang ada kenaikan dalam beberapa hari terakhir, namun jumlahnya masih terkontrol. Yang dirawat di RS Tembagapura sudah tidak ada, sedangkan yang dirawat di Klinik Kuala Kencana hanya satu orang. Pasien lainnya menjalani isolasi terpusat di barak,”.
Sambil menunggu izin dari pemerinta, untuk menekan penularan, manajemen telah menerapkan berbagai peraturan diantaranya kewajiban menjalani rapid tes antigen bagi karyawan yang baru kembali setelah melakukan cuti, termasuk karyawan yang hendak berangkat kerja ke Tembagapura dari Timika.
“Untuk karyawan yang libur kerja dari Tembagapura ke Timika sesuai kesepakatan bersama dengan Pemda Mimika, kami hanya melakukan pengukuran suhu badan dan pemeriksaan kesehatan secara umum. Kami memastikan karyawan yang libur kerja di Timika tidak boleh terpapar covid-19,” Johny.
Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal mengizinkan perusahaan swasta dan BUMN melakukan vaksinasi mandiri denga tujuan percepatan program vaksinasi.
“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk percepatan vaksinasi sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi. Soal kapan persetujuan atau izin itu diberikan kepada Freeport, semua itu bergantung kepada pemerintah,”. (tvl)
