Puan menilai, antara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan amandemen pokok-pokok haluan negara adalah dua hal berbeda dan tak akan pernah bisa dikaitkan. Dan sejak awal, PDIP sudah mendambakan perubahan konstitusi dilakukan demi kesinambungan pembangunan negara. Sedangkan impian ini tak ada kaitannya dengan siapapun yang menjabat sebagai kepala negara.
JERNIH-Ketika Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menilai kalau PDIP yang punya kekuatan besar di Parlemen sudah mengendus penyelundupan penundaan Pemilu lewat amandemen UUD 1945, Puan Maharani yang selain duduk sebagai Ketua DPR RI juga Ketua DPP partai cap banteng itu, menolak kalau partainya dikaitkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Betul, Jokowi seperti sudah dikatakan Ketua Umum PDIP Megawati beberapa waktu lalu, adalah seorang petugas partai. Makanya Feri khawatir kalau para penggagas penundaan Pemilu dari beberapa partai lain yang sudah merapat di lingkaran Pak Joko, mungkin saja merekayasa situasi menjadi genting, hingga akhirnya usulan tersebut benar-benar bisa dilaksanakan.
Dari sinilah, Feri menilai kalau benar-benar PDIP menolak usulan tersebut, harus menjegal manuver terakhir tersebut agar Pemilu benar-benar tidak ditunda.
Puan memang mengakui kalau partainya itu mendorong agar amandemen terhadap UUD 1945 bisa dilakukan. Dia mengklaim, dorongan yang disampaikan hanya sebatas pada pasal pokok-pokok haluan negara (PPHN), bukan yang lainnya. Apalagi jika seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.
Dengan tegas, Puan menyatakan kalau pihaknya tak akan pernah tergiur meski nanti ada pihak yang menawarkan barter antara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan dukungan amandemen pokok-pokok haluan negara tadi.
“Untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak bisa kemudian dibarter begitu saja karena ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan,” kata Puan, dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia TV, pada Selasa (22/3).
Puan menilai, antara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan amandemen pokok-pokok haluan negara adalah dua hal berbeda dan tak akan pernah bisa dikaitkan. Dan sejak awal, PDIP sudah mendambakan perubahan konstitusi dilakukan demi kesinambungan pembangunan negara. Sedangkan impian ini tak ada kaitannya dengan siapapun yang menjabat sebagai kepala negara.
“Ini harus dibedain nih urusannya, antara PPHN plus penundaan jangan menjadi satu kesatuan. Karena tujuan dengan apa yang menjadi cita cita PDIP untuk mengamendemen UUD itu hanya satu pasal saja yang terkait garis besar haluan negara saja,” kata dia.
Meski begitu didambakan, Puan tak mau buru-buru amandemen tersebut dilakukan dan memilih agar pemerintah fokus saja pada persoalan pandemi.
“Jadi kita fokus ajalah bagaimana covid ini segera berakhir, ekonomi bangkit, pemulihan ekonomi, pemerintah ini bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebaik baiknya sehingga meninggalkan legasi yang utuh bagi bangsa dan negara ini,” katanya melanjutkan.[]
