Raja Thailand Diduga Menghindari Pajak Warisan di Jerman
Bavaria — Raja Rama X dari Thailand, yang tinggal di hotel mewah di Jerman bersama 20 serdadu seks sejak pandemi Covid-19, dilaporkan menghindari pajak warisan sebesar 3 miliar pound, atau Rp 52,1 triliun, yang harus dibayarkan kepada negara bagian Bavaria, Jerman.
Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, nama lahir Raja Rama X, sering terlihat di Jerman. Ia memiliki properti mewah di Danau Starberg di Bavaria.
Mengutip media setempat, situs ananova.com menulis Raja Rama X tinggal di villa di tepi danau sampai kematian ayahnya, Raja Bhumibol, pada 2016. Saat itu ia menerima warisan berjumlah 10 miliar pound, atau Rp 173,7 triliun.
Bavaria dikabarkan berhak atas 30 persen pajak warisan, sekitar 3 miliar euro, atau 2,7 pound. Raja Rama X tahu ada pengecualian untuk diplomat dalam keadaan khusus.
Raja Rama X tidak dianggap sebagai diplomat di Bavaria, dan rumahnya tidak dapat disangkal sebagai tempat tinggal pribadi. Untuk menyiasatinya, Raja Rama X dilaporkan menempelkan tanda di sebelah bel pint, yang mengidentifikasi vila itu sebagai Kedubes Thailand.
Ia juga memasukan dua nomor telepon sebagai opsi kontak untuk kedutaan yang tidak dapat dijangkau.
Media lokal mengatakan taktik itu tidak akan berhasil selamanya. Itulah sebabnya dia pindak ke hotel mewah bersama rombongannya.
Selama pandemi, Grand Hotel Sonnenbichl — hotel bintang empat di resor olahraga musim dingin Garmisch-Partenkirchen — diberi ijin khusus untuk tetap buka karena raja dan rombongannya digolongkan dalam cara sebagai satu rumah tangga.
Itu artinya, hotel diklasifikasi sebagai rumah tinggal untuk keperluan raja berusia 67 tahun itu.
Raja Rama X, dengan 20 wanita cantik yang oleh media lokal disebut prajurit seks, kini menempati seluruh lantai keempat hotel itu.
Ia dianggap tahu hotel, dan bebas dari undang-undang pajak warisan Jerman. Namun, beberapa anggota parlemen Bavaria mengangkat masalah dugaan penggelapan pajak.
Pihak berwenang mengakui Raja Thailand itu dikenai pajak, tapi tidak melihat kebutuhan tindakan legislatif.