Soalnya, dalam catatan sejarah, pemilu tak pernah sekalipun mengganggu jalannya pembangunan. Justru yang mengganggu adalah niat berkuasa lebih lama.
JERNIH-Setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda dengan alasan pemulihan ekonomi akibat Pandemi, rekan-rekannya di partai sebelah ramai-ramai membully-nya. Sebab usulan itu, dianggap mengajak Presiden Jokowi melanggar ucapannya sendiri.
Dalam Sidang Pleno Khusus Laporan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 pada Kamis 10 Februari lalu, Presiden sudah mengatakan kalau tak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya, dengan mengatasnamakan pandemi malah menabrak nilai-nilai demokrasi dengan cara inkonstitusional. Jokowi memastikan, semua kebijakan diambil dengan alasan faktual, objektif dan terukur.
Sementara Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai seharusnya Muhaimin tak mendahulukan ekonomi di atas demokrasi. Apalagi, dengan dasar UUD 1945, Pemilu sudah dijadwalkan digelar tiap lima tahun sekali.
Argumen yang dibangun Muhaimin, dianggap mengada-ada dengan menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off.
“Ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme,” kata Kamhar menilai.
Usulan itu, dalam pandangan Kamhar, mencurigakan sebab beberapa waktu terakhir, Litbang Kompas menyebutkan kalau publik puas terhadap kinerja Jokowi. Jadi, bisa saja akhirnya masyarakat menduga kalau survey itu dibuat hanya untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan Presiden.
Di lain sisi, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi pun enggan menyepakati usulan Muhaimin itu. Rifqiizami Karsayuda, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP bilang, kalau ajakan itu hanya mencederai kesepakatan yang sudah dibuat antara Komisi II, penyelenggara pemilu dan pemerintah, kalau Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
“Saya kira pernyataan ini tentu mencederai kesepakatan yang telah diputuskan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR terkait dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 terkait pemilu, pileg, dan pilpres dan pelaksanaan pilkada pada November 2024, di mana Fraksi PKB menjadi bagian dari kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan bersama itu,” kata Rifqinizami.
Begitu juga dengan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Dia bilang, sudah selayaknya semua pihak memegang teguh konstitusi dan hasil kesepakatan bersama kalau pemilu tetap dilakukan sesuai jadwal.
Ali menilai, tak ada lagi yang perlu diperdebatkan sebab Komisi II dan Pemerintah sudah menyepakati jadwal pemilu yang sudah ditetapkan. Dia bilang, kebijakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundangan karena dasar dari bernegara adalah menjalankan konstitusi.
Meski Muhaimin mengatakan kalau sebaiknya upaya pemulihan ekonomi yang sudah mengarah pada tren positif agar tak diganggu aktifitas pemilu, pernyataan ini menuru Ali malah akan membuat kegaduhan dan polarisasi antara kelompok setuju dan tidak setuju.
“Sebaiknya menahan diri untuk tidak umbar pernyataan karena nanti akan mengganggu upaya pemerintah dalam penataan ekonomi dan hal-hal lain,” ujar Ali.
Di lain pihak, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, kalau sampai wacana penundaan pemilu dilaksanakan, pihaknya akan memperjuangkan amanat konstitusi bahwa pemilu harus dilaksanakan lima tahun sekali dan jabatan Presiden hanya dua periode saja.
Soalnya, dalam catatan sejarah, pemilu tak pernah sekalipun mengganggu jalannya pembangunan. Justru yang mengganggu adalah niat berkuasa lebih lama.[]
