Tasikmalaya — Panji Permana, ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tasikmalaya, membawa kendaraan operasional desa dan memarkirnya di kantor Bupati Tasikmala sejak Jumat 8 November 2019.
Ia tidak sendiri. Bersamanya, 351 kepala desa dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya melakukan hal serupa. Akibatnya, halaman kantor Bupati Tasikmalaya sesak oleh kendaraan operasional.
“Kami kecewa dengan pemerintah Kabupaten Taksikmalaya,” kata Panji Permana. “Sejumlah desa sudah melengkapi laporan administrasi, tapi dana tak kunjung turun.”
Dana desa tahap tiga seharusnya cair petengahan Oktober. Sampai hari ini dana itu tak cair juga, yang membuat jadwal pembangunan di desa-desa terganggu.
Nuraedin, kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan alokasi Dana Desa (ADD) dan dana desa (DD) tahap tiga baru sebagian diterima dan diserahkan. Sisanya, akan diterima dan diserahkan pada pertengahan November.
“Kami meminta semua kepala desa mengambil kendaraan yang diparkir di kantor bupati, kami akan segera mencairkan DD dan ADD pekan depan,” kata Nuraedin.
Tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang terlambat mencairkan dana desa. Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengalami hal serupa.
Keterlambatan pencairan dana desa tahap tiga di Kabupaten Temanggung menyebabkan sejumlah pekerjaan infrastruktur desa terbengkalai. “Kalau dana terlambat turun, kita harus mengejar program dan membuat laporan,” kata Geri Setiawan, Kepala Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
Tahun 2019, Desa Ketitang menerima Rp 900 juta. Tahap pertama dan kedua cair sebanyak 60 persen. Sisanya, 40 persen lagi akan digunakan untuk memasang paving block jalan desa.
