JERNIH — Di tengah kampanye militer Amerika Serikat yang terus menggempur Iran, Presiden Donald Trump dilaporkan telah secara resmi merestui kesepakatan nuklir sipil bernilai puluhan miliar dolar dengan Arab Saudi. Dokumen berdurasi 30 tahun tersebut tidak hanya memberikan lisensi teknologi nuklir kepada Riyadh, tetapi juga membuka celah bagi pengayaan uranium di tanah Arab.
Laporan eksklusif The Wall Street Journal (WSJ) mengungkapkan bahwa kesepakatan bernilai strategis ini dirancang untuk menempatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sebagai pemain utama dalam membangun infrastruktur nuklir Kerajaan, sekaligus membendung pengaruh Rusia dan China di kawasan Teluk.
Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian ini adalah rencana kajian bersama selama dua tahun antara AS dan Arab Saudi untuk menilai kelayakan komersial pengayaan uranium secara domestik.
Jika studi tersebut menyimpulkan bahwa pengayaan uranium lokal dibutuhkan, perusahaan AS akan membangun fasilitas pengayaan di Arab Saudi melalui skema rahasia yang disebut “black box”. Mekanisme ini dirancang khusus agar teknologi sensitif pengayaan tidak beralih tangan ke pihak Riyadh, sekaligus memastikan material nuklir tidak disalahgunakan untuk kepentingan militer.
Namun, jika Washington menolak rencana pengayaan setelah studi selesai, Arab Saudi dilarang keras melakukan pengayaan uranium—baik secara mandiri maupun bermitra dengan negara lain—selama 10 tahun.
Skenario ini membawa angin segar bagi industri nuklir AS. Raksasa energi Westinghouse Electric diproyeksikan menjadi penerima manfaat terbesar melalui pengerjaan reaktor AP1000, yang masing-masing mampu menghasilkan daya 1.100 megawatt—cukup untuk menyuplai kota berukuran sedang atau pusat data kecerdasan buatan (AI data center) raksasa.
Keputusan Trump memberi celah pengayaan uranium memicu kritik tajam dari para pakar non-proliferasi dan politisi di Capitol Hill. Arab Saudi secara tegas menolak “gold standard”—komitmen internasional untuk tidak pernah memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas, seperti yang ditaati Uni Emirat Arab.
Riyadh juga menolak Additional Protocol dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang memberikan wewenang inspeksi lebih ketat. “Ke mana Arab Saudi melangkah, Uni Emirat Arab, Turki, dan Mesir akan menyusul. Gagasan bahwa kebijakan ini akan berakhir bahagia adalah sebuah halusinasi,” tegas Henry Sokolski, Direktur Eksekutif Nonproliferation Policy Education Center.
Di sisi lain, Putra Mahkota sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), pada 2018 lalu sempat menegaskan bahwa jika Iran mengembangkan senjata nuklir, Arab Saudi tidak akan ragu untuk mengambil langkah serupa.
Langkah Trump ini berbanding terbalik dengan kebijakan era Joe Biden, yang sempat menyaratkan kerja sama nuklir dengan penandatanganan normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel. Syarat tersebut kini diabaikan oleh pemerintahan Trump.
Kritikus menilai Washington telah menerapkan standar ganda yang mencolok: menggempur program nuklir Iran secara militer dengan tuduhan ancaman senjata nuklir, sembari di saat yang sama memfasilitasi ambisi nuklir Arab Saudi di kawasan yang sama.
Meskipun kesepakatan ini diprediksi akan mendapat penolakan keras saat diserahkan ke Kongres AS, menghambat pengesahannya dinilai sulit. Anggota dewan membutuhkan resolusi bersama dengan mayoritas dua pertiga suara untuk membatalkan veto presiden.
