Selain itu, 74 sampai 93 persen truk ODOL dianggap melanggar ketentuan dan menjadi penyumbang kecelakaan lalu lintas paling besar setelah sepeda motor. Dari sinilah, Budi mengatakan pihaknya melalui Dirjen Perhubungan Darat menyusun peta jalan menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2023 nanti.
JERNIH-Beberapa waktu lalu, para sopir truk menggelar demo sebab Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru soal kendaraan pengangkut yang masuk sebagai Over Dimension Over Loading (ODOL). Pada intinya, mereka menolak jika ukuran dan muatan harus dibatasi. Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, keberadaannya menyebabkan kerugian hingga Rp 43 triliun akibat jala cepat rusak.
Menhub mengatakan, kerugian hingga mencapai Rp 43 triliun itu, berupa pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki jalan akibat dilintasi truk ODOL. Dan jumlah tersebut, berdasar data dari Kementeria PUPR.
“Dampak dari truk ODOL yaitu, infrastruktur jalan cepat rusak dan rawan kecelakaan lalu lintas,” kata Budi dalam sebuah diskusi virtual bertema ‘Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan’ pada Selasa (8/3).
Selain itu, 74 sampai 93 persen truk ODOL dianggap melanggar ketentuan dan menjadi penyumbang kecelakaan lalu lintas paling besar setelah sepeda motor. Dari sinilah, Budi mengatakan pihaknya melalui Dirjen Perhubungan Darat menyusun peta jalan menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2023 nanti.
Selain upaya pengetatan pengawasan dan penegakkan hukum yang terus digencarkan, upaya lain dengan memanfaatkan teknologi informasi, aplikasi jembatan timbang dan penguatan regulasi juga ditempuh untuk mewujudkan kebijakan yang harus terlaksana tahun depan tersebut.
Di samping itu, dilakukan juga pengaturan tarif angkutan logistik, rekayasa tata cara muat kendaraan barang jaringan logistik, akreditasi pengujian kendaraan bermotor, hingga kompensasi untuk penguji dan petugas pengawasan lalu lintas.
Selanjutnya, penerapan e-manifest, e-tilang, sistem manajemen keselamatan, e-log book, pengaturan daya dukung jalan dan jembatan yang terhubung dengan command center.
Budi bilang, Kemenhub juga terus meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Polri, Kemen PUPR, Kemen Industri, Pemda, hingga asosiasi pengusaha transportasi logistik guna mencapai tujuan Indonesia bebas ODOL tahun 2023.
“Hal ini diupayakan juga dengan mengakomodir saran dan masukan pengguna jalan, masyarakat hingga aspirasi pengusaha dan pengemudi angkutan barang,” kata dia melanjutkan.[]
