Seirama Jokowi KSP Moeldoko Minta Koleganya Stop Bahas Perpanjang Jabatan Presiden
Dari sekian banyak elit politik di negeri ini yang mewacanakan hal tersebut, alasannya masih sama yakni, ekonomi Indonesia tengah dalam perbaikan akibat pandemi. Dan dunia usaha, tak boleh diganggu Pemilu yang berpotensi membuat gaduh dan membelah masyarakat menjadi dua bagian akibat pilihan politiknya.
JERNIH-Entah lantaran sudah gerah atau bukan dengan isyu perpanjangan masa jabatan Presiden, setelah Jokowi melarang anak buahnya terus meniupkan wacana tersebut, kini giliran Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang meminta hal serupa.
Moeldoko bilang, Presiden Jokowi sudah memiliki sikap yang jelas bahwa dia akan taat pada konstitusi.
“Sudahlah cukup, jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periode lah, perpanjangan lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu (taat konstitusi). Jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas,” ujar Moeldoko di kantornya pada Rabu, (6/4).
Dia bilang, pemerintah saat ini tengah fokus memikirkan pandemi yang tak juga tuntas. Dia juga menyebutkan, Jokowi saat ini juga sedang membuat skenario menghadapi dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina yang tentu berimbas ke negeri ini.
“Langkah-langkah presiden dalam menghadapi situasi ini sangat diperlukan. Itu lebih diperlukan daripada berbicara soal itu (perpanjangan masa jabatan),” kata Moeldoko.
Tempo hari, Jokowi memang menegur para pembantunya yang terus menyuarakan isyu perpanjangan masa jabatan dirinya sebagai Presiden, termasuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.
Jokowi menyampaikan teguran sekaligus larangan itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri semua anak buahnya dari Menteri sampai Kepala Lembaga.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan, ndak!” ujar Jokowi dalam siaran sidang tersebut pada Rabu, 6 April 2022.
Presiden bilang, saat ini kondisi masyarakat Indonesia tengah mengalami kesulitan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk bahan bakar. Makanya, dari pada terus-terusan mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, lebih baik para Menteri bekerja mengurangi beban masyarakat.
Pertama kali, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pesta demokrasi, dihembuskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menyusul kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, lantas Ketua Umum PAN Zulifli Hasan, lalu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, juga melontarkan gagasan serupa.
Dari sekian banyak elit politik di negeri ini yang mewacanakan hal tersebut, alasannya masih sama yakni, ekonomi Indonesia tengah dalam perbaikan akibat pandemi. Dan dunia usaha, tak boleh diganggu Pemilu yang berpotensi membuat gaduh dan membelah masyarakat menjadi dua bagian akibat pilihan politiknya.
Sementara itu, Luhut mengklaim ada 110 juta warganet yang setuju Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Pengakuan itu pun dipertanyakan banyak pihak terkait keilimiahan pengumulan datanya, dan sang Menko Marvest didesak membuka big data yang disebut-sebut sudah dikantonginya itu.
Sayang, hingga saat ini tak sekalipun Luhut membuka data besar tersebut bahkan ada kesan menolak membeberkannya kepada publik.[]
