JERNIH — Di balik tangguhnya mesin perang Kremlin di permukaan, bom waktu finansial kini sedang mengintai Rusia. Sebuah laporan intelijen Eropa yang bocor pekan ini mengungkapkan bahwa setengah juta (500.000) warga Rusia resmi dinyatakan bangkrut sepanjang tahun lalu.
Memasuki tahun kelima perang di Ukraina, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia bahkan terpaksa memangkas drastis prediksi pertumbuhan PDRB (GDP forecast) tahun 2026 dari yang semula 1.3 persen merosot tajam ke angka 0,4 persen. Biaya hidup yang melonjak serta jeratan utang rumah tangga yang mengular kini menciptakan kondisi “eksplosif” bagi stabilitas domestik Beruang Merah.
Laporan intelijen setebal dua halaman tersebut menyoroti bahwa demi menjaga roda perang tetap berputar (war machine), Moskow mengandalkan sektor perbankan untuk menyuntikkan dana ke perusahaan militer dan membiayai kebutuhan harian warga sipil.
Akibatnya, bank-bank Rusia secara agresif mengucurkan kredit berisiko tinggi (bad loans) demi menjaga daya beli warga yang tercekik inflasi. Efek domino dari kebijakan nekat ini pun mulai pecah.
Berkat program kredit yang disokong negara, lebih dari 13 juta warga Rusia terpaksa menarik tiga atau lebih pinjaman bank sekaligus secara bersamaan hanya demi bisa bertahan hidup. Sementara jumlah warga yang menyatakan pailit/bangkrut meroket hingga sepertiga (33%) dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 10 persen dari total pinjaman korporasi di Rusia kini masuk dalam kategori meragukan alias terancam macet (doubtful loans).
Vladislav Inozemtsev, pakar ekonomi dari lembaga pemikir Chatham House London, menjabarkan bahwa total kredit macet korporasi di Rusia saat ini telah menembus angka fantastis, yakni 7 triliun rubel (sekitar USD 91 miliar atau Rp1.483 triliun). Angka ini setara dengan 3 persen dari total PDRB Rusia yang bernilai USD 2,65 triliun.
Meski begitu, Inozemtsev menyebut krisis perbankan total (full-blown banking crisis) seperti era runtuhnya Uni Soviet tahun 1998 masih bisa dihindari. Mengapa?
“Lebih dari setengah utang macet korporasi itu berasal dari industri galangan pertahanan atau perusahaan yang terafiliasi dengan militer negara. Sudah pasti utang-utang ini pada akhirnya akan ditalangi oleh negara, atau minimal bunganya dibayarkan pemerintah agar neraca bank tidak merah. Bank Sentral Rusia akan menyuntikkan likuiditas darurat,” jelas Inozemtsev mengutip laporan Al Jazeera.
Selain itu, sektor perbankan Rusia didominasi oleh segelintir bank raksasa milik negara yang diawasi sangat ketat, serta masih mencatatkan rekor laba bersih mencapai 1,9 triliun rubel (USD 24,8 miliar) dalam lima bulan pertama tahun 2026.
Meski sistem perbankan masih disuntik mati oleh pemerintah, sentimen psikologis di akar rumput tidak bisa berbohong. Hasil jajak pendapat terbaru dari lembaga survei Gallup menemukan potret keputusasaan warga sipil Rusia.
Sebanyak 60 persen warga Rusia percaya kondisi ekonomi mereka terus memburuk—menandai pertama kalinya dalam dua dekade terakhir mayoritas publik Rusia berpandangan negatif terhadap ekonomi negara. 56 persen warga mengeluhkan standar hidup yang merosot tajam sementara 58 persen warga merasa kesulitan mendapat pekerjaan yang layak, mengingat bursa kerja saat ini hampir seluruhnya terserap untuk rekrutmen militer garis depan atau buruh pabrik senjata.
Intelijen Eropa memperingatkan bahwa ketergantungan bank pada subsidi perang dan restrukturisasi utang massal ini sebenarnya hanya “topeng” yang menutupi krisis. Jika Uni Eropa resmi mengetuk paket sanksi ke-21 pada akhir Juli ini—yang membidik sektor perbankan sekunder dan jaringan mata uang kripto—guncangan ekonomi baru bisa langsung memicu ledakan sosial.
Ekonomi Rusia kini bertransformasi total menjadi ekonomi tertutup (closed economy) yang terisolasi dari investasi asing dan pasar modal global. Pertumbuhan yang tersisa saat ini murni dipacu oleh belanja militer APBN Rusia.
Namun, Inozemtsev mengingatkan bahwa mode ekonomi seperti ini memiliki batas kedaluwarsa. Belanja militer pada dasarnya adalah pengurang kesejahteraan publik secara murni.
“Rusia tidak bisa berperang dalam mode ini selamanya. Negara ini sedang kehilangan potensi ekonomi masa kini dan masa depannya. Inovasi hampir nol, terjadi fenomena kaburnya ribuan otak pintar (brain drain), dan investasi merosot tajam. Ironisnya, kebijakan nasionalisasi sepihak, kenaikan pajak, dan pemangkasan subsidi sosial oleh Putin jauh lebih merusak ekonomi ketimbang sanksi Barat itu sendiri,” imbuh Inozemtsev.
