Ketua Umum SI, Hamdan Zoelva, mengimbau kepada para kontestan serta para pendukungnya untuk berperilaku politik secara beradab, dengan lebih mengede-pankan adu gagasan yang bersifat konstruktif demi kemajuan bangsa. Hamdan juga meminta penyelenggara Pemilu untuk memastikan diri bekerja secara independen, imparsial, dan professional, sesuai kerangka hukum yang berlaku. Ia juga meminta penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitas demi terselenggaranya Pemilu yang bermutu dan adil.
JERNIH—Menyambut perayaan milad ke-118, Sabtu (7/10/2023) mendatang Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan Silaturahmi dan Pengajian Nasional. Bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, perayaan milad akan mengambil tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam Dalam Membangun Bangsa”.
Menurut Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, Silaturahmi dan Pengajian Nasional tersebut direncanakan untuk dihadiri sekitar 50 ribu kaum Syarikat Islam, berasal dari perwakilan organisasi tersebut di seluruh Indonesia. Kegiatan itu sekaligus akan menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 mendatang, yang eskalasinya sudah mulai memanas. SI mencermati bahwa fenomena politik sudah mulai masuk pada katagori destruktif, dengan perilaku saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong (hoax), dan politik uang kian mengkhawatirkan.
Ketua Umum SI, Hamdan Zoelva, mengimbau kepada para kontestan serta para pendukungnya untuk berperilaku politik secara beradab, dengan lebih mengede-pankan adu gagasan yang bersifat konstruktif demi kemajuan bangsa. Hamdan juga meminta penyelenggara Pemilu untuk memastikan diri bekerja secara independen, imparsial, dan professional, sesuai kerangka hukum yang berlaku. Ia juga meminta penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitas demi terselenggaranya Pemilu yang bermutu dan adil.
Hal yang paling penting, kata Hamdan, kaum Syarikat Islam harus menjadikan Pemilu sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan damai.
Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum dewasa kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hukum, kata Hamdan, sejatinya harus diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapa pun dan berkeadilan, bukan menindak para pihak yang berseberangan, sesuai dengan selera mereka yang memiliki kekuasaan.
“Penegakan hukum semestinya harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tak memihak, yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan,”kata Hamdan.
Ia juga menyoroti peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) soal akan adanya krisis pangan dunia karena perubahan iklim. Hal itu sudah menimbulkan imbas negative, di mana sudah ada 22 negara membatasi ekspor bahan makanan, sementara pada sisi lain kondisi dalam negeri pun sedang dilanda kemarau. Semua itu tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan Indonesia.
“Karena itu SI meminta pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis dengan memastikan ketersediaan pangan dalam negeri,”kata Sekretaris Jenderal SI, Ferry Juliantono.
Terkait dengan konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Ferry meminta pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Ia mewanti-wanti bahwa pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat. [rls]
