JAKARTA-Pemerintah daerah diminta membuka blokir jalan. Karena pemblokiran jalan dinilai kontra produktif dan mengganggu arus distribusi logistik.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dalam siaran tertulisnya, Kamis, 2 April 2020.
“Pemda berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok masyarakat,”.
Bahtiar juga menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran Kemendagri telah menghubungi dan meminta Kepala Daerah untuk segera membuka blokir jalan yang dinilai mengganggu arus distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pangan masyarakat, pemenuhan kebutuhan alat atau barang, dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan khusus percepatan penanganan Covid-19.
Upaya Tito menghubungi para kepala daerah yang memblokir jalan itu diambil, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Tito untuk memberi teguran tegas tindakan pemblokiran jalan yang dilakukan para kepala daerah dengan alasan mencegah penyebaran wabah Covid-19.
“Saya harap Mendagri tegur kepala daerah yang memblokir jalan di daerah, agar tidak terganggu urusan distribusi logistik,” kata Jokowi lewat video conference saat membuka rapat terbatas (Ratas) dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.
Jokowi mengaku menerima keluhan adanya pemblokiran jalan di dua daerah yang menyebabkan gangguan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
“Distribusi beras terganggu karena jalan ditutup. Tolong kepala daerah diberitahu ini.”
Jokowi juga mengingatkan agar para menteri terus meneruts mengecek ketersediaan bahan kebutuhan makan dan memastikan distribusi logistik lancar sehingga terjamin kesediaan kebutuhan bahan makanan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadan.
Bahtiar mengingatkan bahwa kepala daerah memang mempunyai punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, namun pemblokiran jalan justru kontra produktif karena menghambat arus keluar masuk distribusi logistik.
Dalam komunikasinya dengan kepala daerah, Tito, kata Bahtiar, juga meminta Gugus Tugas di daerah aktif melakukan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Pusat Penanganan Covid-19.
(tvl)
