Dari sejumlah informasi, keributan terjadi karena saat itu pihak TNI AD melakukan pemasangan plang di lokasi tersebut. Dimana kericuhan yang awalnya terjadi di jalan desa lama kelamaan sampai memasuki area persawahan.
DELISERDANG – Petani Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang harus beradu dengan Personel TNI Angkatan Darat akibat klaim sepihak oleh TNI atas persawahan milik masyarakat. Menurut TNI lahan itu adalah milik Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Dam I/BB.
Kericuhan itu direkam dan disiarkan langsung oleh salah satu petani yang memiliki akun Facebook bernama “Samarya Uyee Samarya Parbellakk”. Sontak media sosial viral membahas hal tersebut.
Dari sejumlah informasi, keributan terjadi karena saat itu pihak TNI AD melakukan pemasangan plang di lokasi tersebut. Dimana kericuhan yang awalnya terjadi di jalan desa lama kelamaan sampai memasuki area persawahan.
Beberapa personel TNI terlihat berlumpur karena terlibat keributan dengan masyarakat di area persawahan yang baru beberapa hari ditanami.
“Tolong….tolong kami. Tuhan Tolong kami masyarakat dipukuli,” kata pemilik akun Facebook tersebut sembari menayangkan video siaran langsung.
Konflik yang terjadi ini ternyata sudah lama dan sampai saat ini kedua belah pihak masih mengklaim masing-masing kepemilikan.
Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun, menjelaskan pihak Puskopad sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare. Namun masyarakat tidak mau berpindah lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya.
“Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU (hak guna usaha) nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan dijaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini,” kata Parningotan Marbun.
Ia mengaku sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi pada Selasa pagi. Disebut dalam kejadian itu tiga anak-anak juga menjadi korban. Bahkan oknum TNI pun ada yang jadi korban.
“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak, saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Saya nggak tahu kenapa bisa sampai gitunya kali, mungkin emosi TNI nya,” kata Parningotan.
Ia mengaku tidak melihat langsung peristiwa kericuhan karena saat itu sedang mengikuti rapat di Polresta Deliserdang.
“Kalau sudah diginiin masyarakat saya yang jelas perlu hukum bertindak karena sudah melampaui pemerintah desa mereka bertindak. Sudah dari dulunya dikuasi masyarakat tanah itu. Ada 160an orang juga itu masyarakat yang punya selama ini,” kata Parningotan.
Disebut masyarakat tidak bersedia meninggalkan lokasi karena 98 persen adalah bekerja sebagai petani. Hanya dua persen saja masyakatnya yang bekerja sebagai nelayan.
Ia menyebut sebelum pihak TNI bertindak sudah seharusnya berkodinasi dulu dengan Pemerintah Desa.
“Apapun ceritanya harus kordinasi dulu baru bertindak. Saya Kepala desa pernah memang diundang cuma saat itu mereka maunya harus mereka yang punya tanah sementara masyarakat ini menyewa sama mereka. Kapan mereka butuh bisa diambil. Minta Supaya dikosongkan masyarakat mana mau,” katanya.
