Beirut — Perdana Menteri (PM) Saad Hariri berniat mengenakan beberapa pajak baru, salah satunya pajak WhatsApp voice calls, untuk mengatasi krisis keuangan. Rakyat Lebanon turun ke jalan, menuntut seluruh pemimpin pemerintahan koalisi mengundurkan diri.
Unjuk rasa berlangsung di sebelah timur Lembah Bekaa, Tripoli — kota kedua terbesar di Lebanon — sepanjang Jumat 18 Oktober 2019. Media lokal memberitakan beberapa orang terluka ketika pengawal anggota parlemen melepas tembak ke arah pengunjuk rasa.
Di Beirut, pengunjuk rasa berkumpul di Riad al-Solh Square. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Kerusuhan juga terjadi di Roumieh dan Zahle, dua penjara terbesar di Lebanon.
Sebelumnya, Kamis 17 Oktober 2019, pemerintahan PM Hariri mengumumkan akan mengenakan beberapa pajak baru, salah satunya pajak WhatsApp voice calls, untuk mengatasi krisis keuangan. Samir Shmaysrim, penata rambut usia 39 tahun, mengatakan; orang tidak punya uang, tapi yang diberikan pemerintah pajak, pajak, dan pajak.
PM Hariri menetapkan batas waktu 72 jam kepada semua partner koalisinya untuk mencari solusi bagi krisis ekonomi Lebanon. Terlebih, protes sepanjang Jumat berubah menjadi kekerasan, yang membuat pemerintahan persatuan nasional PM Hariri terancam.
Hariri berkuasa belum satu tahun. Ia berupaya melakukan reformasi ekonomi, untuk meringankan beban utang Lebanon. Namun, upaya reformasi Hariri mendapat perlawanan hebat dari seluruh mitra koalisi.
“Saya berikan batas waktu 72 jam kepada seluruh mitra koalisi untuk mencari solusi, dan meyakinkan orang-orang di jalanan dan dunia internasional,” kata Hariri.
Hariri juga menggambarkan kelesuan ekonomi Lebanon saat ini sangat parah, dan belum pernah terjadi sebelumnya.
