Mampukah Kuba Bertahan dari “Friendly Takeover” Donald Trump?

Soal Iran belum beres, Trump sudah membuat gara-gara baru. Kali ini giliran Kuba. Lewat friendly takeover AS terus-terusan mengharap Kuba takluk.
WWW.JERNIH.CO – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Kuba telah mencapai titik didih baru pada awal tahun 2026. Retorika keras dari Washington, yang kini dipimpin kembali oleh Donald Trump, mengisyaratkan kemungkinan aksi militer atau intervensi besar-besaran terhadap negara pulau tersebut. Isu ini tampaknya bukan gertakan diplomatik biasa, melainkan eskalasi serius yang dipicu oleh pergeseran geopolitik global dan krisis energi di kawasan Karibia.
Dalam sebuah resepsi di Gedung Putih pada awal Maret 2026, Trump memberikan pernyataan yang sangat provokatif. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan situasi di Iran, namun Kuba berada di antrean berikutnya.
“Kami ingin memperbaiki dan menyelesaikan (masalah Iran) ini terlebih dahulu—tapi ini hanya masalah waktu sebelum Anda dan banyak orang luar biasa lainnya akan kembali ke Kuba,” ujar Trump sambil merujuk kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang merupakan keturunan imigran Kuba.
Pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahan komunis di Havana adalah “ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” bagi keamanan nasional AS. Dengan pengaruh menteri luar negeri seperti Marco Rubio, AS kembali menerapkan “Doktrin Monroe” yang memandang Amerika Latin dan Karibia sebagai wilayah pengaruh eksklusif Washington yang harus bersih dari ideologi kiri dan pengaruh kekuatan asing saingan.
Washington menuduh Kuba memberikan dukungan keamanan dan intelijen kepada pemerintahan Venezuela sebagai imbalan atas pasokan minyak. Di saat AS sedang terlibat konflik atau ketegangan tinggi dengan Iran (yang juga merupakan sekutu Kuba), Havana dipandang sebagai “pion” strategis yang harus dilumpuhkan agar pengaruh Iran dan Rusia di belahan bumi barat terkikis.
Pada awal 2026, AS memperketat blokade energi yang mengakibatkan Kuba mengalami kelangkaan bahan bakar yang parah. Strategi ini tampaknya bertujuan untuk menciptakan kondisi “negara gagal” (failed state), sehingga intervensi—baik secara “damai” melalui tekanan rakyat atau secara militer—menjadi lebih mudah dibenarkan di mata internasional.
Waktu terjadinya eskalasi ini sangat krusial. Setelah fokus pada konflik di Timur Tengah, Washington memberikan sinyal bahwa Kuba adalah agenda berikutnya. Donald Trump sempat menyatakan bahwa Kuba “siap untuk tumbang” dan memberikan isyarat bahwa setelah urusan dengan Iran selesai, fokus militer dan politik AS akan beralih sepenuhnya ke Karibia.
Selain itu, keberhasilan AS dalam mengamankan kembali akses ke cadangan minyak Venezuela (dengan syarat-syarat tertentu) membuat posisi tawar Kuba melemah, karena Havana selama ini sangat bergantung pada subsidi minyak dari Caracas yang kini mulai diputus atau dialihkan atas tekanan Washington.
Kuba tidak tinggal diam menghadapi ancaman ini. Respon pemerintah Havana mencakup beberapa dimensi. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerah pada ancaman atau pemerasan dari Washington. Presiden Miguel Díaz-Canel secara konsisten menyerukan kepada rakyatnya untuk bersiap membela kedaulatan negara, menegaskan bahwa Kuba adalah negara merdeka yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan luar.
Secara internal, Kuba meningkatkan kesiapsiagaan militer melalui latihan pertahanan rakyat. Tradisi “Perang Seluruh Rakyat” (Guerra de todo el pueblo) kembali digalakkan untuk menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah Kuba akan dipertahankan jika terjadi invasi fisik.
Kuba berpaling ke sekutu tradisionalnya seperti Rusia dan China. Rusia telah memberikan peringatan keras kepada AS agar tidak melakukan langkah-langkah yang “mencekik” Kuba, sementara China menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi guna menahan dampak blokade.
Kuba menuduh Trump menggunakan taktik “pencekikan ekonomi” sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil. Respon resmi dari Presiden Miguel Díaz-Canel sangat jelas. “Kuba tidak akan pernah melakukan negosiasi di bawah tekanan atau ancaman. Kami akan mempertahankan kedaulatan kami dengan tekad yang teguh melawan agresi tentara bayaran atau teroris mana pun,” ujarnya.
Bagi Kuba, ini adalah ujian terbesar bagi kelangsungan revolusi mereka sejak Krisis Misil 1962. Bagi dunia, ini adalah pengingat bahwa ketegangan Perang Dingin di Karibia tidak pernah benar-benar berakhir. Dan, selalu dibikin gara-gara oleh AS.(*)
BACA JUGA: Akibat Krisis Bahan Bakar Air Canada Tangguhkan Penerbangan ke Kuba






