Oikos

Pemerintah akan Hentikan Penjualan Kendaraan Bensin, Tapi Tenang Masih Lama

Penghentian penjualan kendaraan berbahan bakar bensin ini merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan nol emisi karbon sudah mulai dilakukan sejak tahun ini.

JERNIH – Pemerintah bakal menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin baik roda dua maupun roda empat. Ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE). Tapi tenang waktunya masih lama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap pemberhentian penjualan mobil dan motor konvensional targetnya berlaku mulai 2040. Berbarengan dengan berbagai macam target lainnya.

“Di 2040, bauran EBT (energi baru dan terbarukan) sudah mencapai 71% dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (14/10/2021).

Arifin Tasrif

Penghentian penjualan kendaraan berbahan bakar bensin ini merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan nol emisi karbon sudah mulai dilakukan sejak tahun ini. Ada lima prinsip yang akan diwujudkan, yakni peningkatan pemanfaatan EBT, pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS). “Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci,” jelasnya.

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Di tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal. “Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi,” urainya.

Pada 2022 akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23% yang didominasi PLTS di tahun 2025.

Di 2027, pemerintah akan memberhentikan stop impor LNG dan 42% EBT didominasi dari PLTS di 2030. Di mana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.

“Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di tahun 2031 dan sudah adanya interkoneksi antarpulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57% dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi,” tambahnya.

Pada 2040 bauran EBT ditargetkan sudah mencapai 71%, tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita. Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.”Kita juga  kapasitas 35 GW sampai dengan 2060,” harap Arifin.

Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87% di 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita.

Pemerintah berharap pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100% yang didominasi PLTS dan Hydro. Serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita. [*]

Back to top button