Erat kaitannya dengan isyu ketahan pangan yang perlu diharmoniskan melalui strategi ketersediaan pasokan, keterjangkaua harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Sebab, ketersediaan pangan strategis menjadi kekuatan tersendiri dan perlu dibangkitkan dalam menjaga kestabilan harga pangan dan mensejahterakan rakyat.
JERNIH- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah menetapkan peta jalan pengendalian inflasi dengan mematok langkah pada tiga arahan Presiden Jokowi. Sekertaris Daerah Pemprov Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya fokus pada tiga hal.
Dalam rapat Kalibrasi Kolaboratif Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah se-Jabar di Bandung, Senin (10/1), Setiawan bilang, Pemprov Jabar tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, melanjutkan upaya yang tak hanya fokus pada stabilitas harga tapi aktif mendorong sektor ekonomi yang makin produktif, juga memanfaatkan momen pandemi guna meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.
Tiga hal itu, menurut Setiawan, sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021. Dan, perkembangan inflasi di Jabar sebelumnya harus menjadi referensi dalam pengendalian tingkat inflasi baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dia juga memaparkan pencapaian program pengendalian inflasi mulai dari sistem logistik daerah lewat program Sistem Distribusi Pangan Terintegrasi, pengembangan sisten informasi pengendalian inflasi daerah dalam rangka stabilisasi harga, hingga digitalisasi hulu-hilir UMKM pertanian Jabar.
Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, Herawanto mengatakan, kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Jabar memang penting dilakukan. Dan, penyelenggaraan kalibrasi kolaboratif penyussunan peta jalan ini, merupakan salah satu upaya meningkatkan dan memastikan program kerja pengendalian inflasi daerah.
Apalagi, dia bilang, pengendalian inflasi pada 2022-2024, bakal menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Soalnya, di masa pandemi laju inflasi cenderung berada di bawah sasaran yang mengindikasikan lemahnya permintaan. Makanya, jaringan pergudangan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi merupakan cara mutlak dan perlu dilakukan.
“Kemudian melalui digitalisasi program pengendalian inflasi terus didorong secara terbuka agar semakin inovatif. Baik dari sisi produksi, pascaproduksi (pengolahan), distribusi dan pemasaran, pembiayaan dan pembayaran,” kata Herawanto.
Apa yang dikatakan Herwanto, erat kaitannya dengan isyu ketahan pangan yang perlu diharmoniskan melalui strategi ketersediaan pasokan, keterjangkaua harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Sebab, ketersediaan pangan strategis menjadi kekuatan tersendiri dan perlu dibangkitkan dalam menjaga kestabilan harga pangan dan mensejahterakan rakyat.[]
