Jakarta – Penelitian mengungkapkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang anggota keluarganya merokok cenderung memiliki kondisi sosio ekonomi yang lebih buruk dibandingkan dengan keluarga penerima bantuan sosial yang tidak merokok.
“Salah satu informan penelitian mengatakan suaminya lebih memilih untuk membeli rokok daripada membayar sekolah anaknya. Yang dipentingkan malah beli rokok,” kata Aryana Satrya, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) pada diskusi virtual bersama Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), kemarin.
Aryana menjelaskan, sesuai penelitian yang dilakukannya pada Juli 2020, penerima PKH di Kota Malang dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur masih belum mampu memenuhi kebutuhan penting akibat tingginya pengeluaran untuk belanja rokok. Pengeluaran untuk belanja rokok yang terlampau tinggi membuat keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan lain yang sudah barang tentu jauh lebih penting.
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menunjukkan bahwa belanja rokok secara konsisten merupakan konsumsi penduduk miskin terbesar setelah beras. Baik pada masyarakat perkotaan sebesar 11,07 persen maupun perdesaan sebesar 10,21 persen.
Tingginya konsumsi rokok, utamanya pada masyarakat miskin menurut Aryana membuat hak anak untuk tumbuh dan berkembang maksimal akhirnya terenggut. “Perilaku merokok menimbulkan pergeseran (shifting) konsumsi. Uang yang dapat dibelikan makanan digunakan untuk membeli rokok oleh masyarakat miskin sehingga nutrisi tidak tercukupi dan akhirnya menimbulkan stunting pada anak,” tuturnya.
Hasil studi PKJS-UI sebelumnya menunjukkan anak-anak dari orang tua perokok kronis memiliki pertumbuhan berat badan secara rata-rata lebih rendah 1,5 kg dan pertumbuhan tinggi badan rata-rata lebih rendah 0,34 cm. “Dampak kejadian stunting tersebut juga berpengaruh terhadap intelegensi anak,” tutupnya. [*]
