Gelombang protes, tuduhan pelanggaran HAM, dan ketakutan massal menyelimuti Amerika. Apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi ICE? Mengapa sampai disebut Gestapo modern?
WWW.JERNIH.CO – ICE (Immigration and Customs Enforcement) atau Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat kerap menjadi pusat kontroversi dan perdebatan sengit dalam lanskap politik serta sosial Negeri Paman Sam.
Sebagai lembaga federal di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), ICE memiliki mandat utama untuk menegakkan hukum imigrasi dan melaksanakan deportasi. Namun, dalam praktiknya, keberadaan dan cara kerja lembaga ini sering dipandang problematis dan memicu penolakan luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
“Apa yang kita lihat di jalanan kita saat ini adalah penggunaan kekuasaan yang sembrono. Agen-agen federal bertopeng memperlakukan lingkungan Amerika seperti ‘Wild West’. Militerisasi penegakan imigrasi ini membahayakan semua orang, bukan hanya para migran,” protes Pramila Jayapal, anggota Kongres Demokrat usai insiden Minneapolis tempo hari.
Salah satu sumber kritik terbesar terhadap ICE adalah agresivitas operasionalnya yang dinilai melanggar prinsip hak asasi manusia. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, ketegangan meningkat tajam setelah sejumlah insiden mencuat ke publik.
Kasus penembakan fatal oleh agen ICE terhadap warga sipil dalam sebuah operasi di Minneapolis, misalnya, memicu gelombang protes nasional bertajuk “ICE Out”. Selain itu, penggunaan masker dan pakaian sipil tanpa identitas resmi dalam penangkapan membuat ICE dituding bertindak layaknya “polisi rahasia”, menimbulkan ketakutan dan kebingungan di ruang publik.
Kritik juga menguat ketika laporan lapangan menunjukkan operasi ICE tetap dilakukan di lokasi-lokasi sensitif seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, meski secara resmi dilarang oleh kebijakan internal.
Kontroversi lain muncul dari kondisi pusat-pusat penahanan yang dikelola ICE. Jaringan penahanan yang sangat luas ini kerap dilaporkan gagal memenuhi standar kemanusiaan dasar. Data awal 2026 menunjukkan peningkatan jumlah kematian migran dalam tahanan, yang sering dikaitkan dengan minimnya layanan kesehatan serta tekanan psikologis berkepanjangan.
Target penangkapan ribuan orang per hari juga menyebabkan kapasitas pusat penahanan melampaui batas, memicu masalah sanitasi dan penyebaran penyakit. Ironisnya, lebih dari 60 persen tahanan dilaporkan tidak memiliki catatan kejahatan kekerasan, melainkan hanya pelanggaran administratif terkait status imigrasi.
Gubernur Minnesota Tim Walz dan beberapa anggota kongres bahkan mulai menggunakan istilah keras seperti “Modern-day Gestapo” atau “Secret Police” untuk menggambarkan taktik agen ICE yang menggunakan masker dan pakaian sipil.
Dampak sosial dari operasi ICE terasa jauh melampaui pusat penahanan. Keberadaannya menciptakan iklim ketakutan yang meluas, tidak hanya bagi imigran tidak berdokumen, tetapi juga bagi komunitas imigran legal dan bahkan warga negara Amerika Serikat.
Tuduhan praktik racial profiling kerap muncul, terutama dari warga keturunan Latin dan Asia yang mengaku sering dihentikan dan diminta menunjukkan dokumen hanya berdasarkan penampilan fisik atau aksen. Operasi penangkapan mendadak, terutama di pagi hari, juga kerap memisahkan orang tua dari anak-anak mereka yang merupakan warga negara AS, meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan generasi muda.
Secara ekonomi, tindakan tegas ICE mulai menunjukkan efek samping yang signifikan, terutama di negara bagian seperti California dan Texas. Sektor pertanian dan konstruksi menjadi yang paling terdampak, ketika razia besar-besaran membuat pekerja enggan hadir di tempat kerja.
Akibatnya, terjadi gagal panen dan terhentinya proyek-proyek pembangunan. Di sisi lain, biaya operasional ICE yang mencapai miliaran dolar per tahun—yang semakin diperkuat oleh undang-undang baru seperti “One Big Beautiful Bill”—dipertanyakan efektivitasnya, terutama jika dibandingkan dengan potensi penggunaan dana tersebut untuk mempercepat proses pengadilan imigrasi yang selama ini menumpuk.
Reaksi kras muncul dari ACLU (American Civil Liberties Union). “Menuangkan miliaran dolar uang publik ke lembaga penegak hukum yang meneror komunitas kita, sementara menolak memberikan akses kesehatan dan pangan bagi warga, adalah tindakan yang secara moral tidak dapat dipertahankan dan sangat ceroboh,” tekan ACLU lewat press release-nya.
Masalah ICE juga berkembang menjadi konflik konstitusional antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Sejumlah kota besar seperti New York, Chicago, dan Minneapolis mendeklarasikan diri sebagai Sanctuary Cities, menolak bekerja sama dengan ICE dalam proses penangkapan dan deportasi. Sikap ini memicu gesekan hukum yang berkepanjangan, sekaligus memperdalam polarisasi politik di tengah masyarakat Amerika.
Pada akhirnya, ICE berada di persimpangan tajam antara keamanan negara dan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi para penentangnya, lembaga ini dinilai telah melampaui batas kewenangan, menciptakan penderitaan yang tidak perlu, dan mencederai prinsip keadilan serta hak asasi manusia yang selama ini dijunjung tinggi oleh Amerika.
Namun bagi para pendukungnya, ICE dianggap sebagai benteng pertahanan kedaulatan dan supremasi hukum Amerika Serikat. “Berkat keberanian pria dan wanita di ICE, kita telah berhasil mendeportasi ratusan ribu alien ilegal kriminal, termasuk anggota geng, pemerkosa, dan pengedar narkoba. Tujuh puluh persen dari mereka yang ditangkap ICE memiliki catatan kriminal,” sebut Kristi Noem, Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS.(*)
BACA JUGA: ‘ICE Out’: Karpet Merah Golden Globes 2026 Berubah Jadi Mimbar Protes Kekerasan Petugas Imigrasi AS
