Penindakan terhadap pelanggaran di internal Polri harus dilakukan secara terbuka mengingat kepolisian digaji dengan uang rakyat.
JERNIH-Pencalonan Kabareskrim Polri, Komjen Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap mampu meningkatkan pemberantasan korupsi dan pungutan liar (pungli) di internal kepolisian. Harapan itu disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar.
“Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara komersial, sehingga banyak polisi gendut. Jadi, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli ditubuh Polri,” kata Ficka kepada wartawan, Minggu (17/1/2021)
Untuk itu sebagai Kapolri baru, Komjen Sigit Listyo, menurut Fickar, nantinya harus mempunyai komitmen tinggi memberantas korupsi dan pungutan liar ditubuh Polri.
Fickar juga berharap agar sebagai Kapolri baru, Sigit membuat aturan disiplin yang ketat dan menegakkan secara ketat bagi internal kepolisian sehingga akan menjadi teladan bagi kepatuhan hukum masyarakat.
Ditambahkan Fickar, semuanya harus dilakukan secara terbuka mengingat kepolisian digaji dengan uang rakyat.
“Semuanya harus dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari akuntability kepolisian yang digaji oleh uang rakyat,”
Hal lain yang diingatkan Fickar adalah jangan sampai polisi atau Kapolri terjebak menjadi alat kekuasaan.
“Karena dengan kewenangannya, tidak mustahil bisa dimanfaatkan untuk memukul lawan politik dengan mengkriminalisasi pihak lawan politik,” kata Fickar menjelaskan maksud menjadi alat kekuasaan.
Fickar juga menyoroti tantangan yang dihadapi Kapolri ditengah kemajuan masyarakat dan kemajuan tehnologi. Sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri dan penegak hukum, Kapolri diharap mampu mengatasi semua.
Terlebih, lanjut Fickar, penunjukan Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri melewati beberapa angkatan seperti halnya Tito Karnavian.
“Saya kira ini kecenderungan yang wajar sepanjang didukung oleh profesionalisme sang calon, karena Presiden pasti akan memilih yang lebih muda darinya dan dekat untuk memudahkan komunikasi. Karena itu, ini tidak boleh disalah gunakan polisi menjadi alat kekuasaan politik”. (tvl)
