Di ambang perang total yang bisa membakar seluruh Timur Tengah, Amerika Serikat secara mengejutkan mulai menarik tuas rem dalam konfrontasinya dengan Iran pada tahun 2026.
WWW.JERNIH.CO – Kendati Washington telah meluncurkan operasi militer preemptif pada akhir Februari 2026, belakangan muncul sinyal kuat bahwa pemerintahan Donald Trump berupaya untuk menghentikan perang dan beralih ke meja negosiasi.
Gagasan ini muncul setelah semua rencana hanya tinggal di atas kertas. Dan jutsru dampaknya kini kian terasa seperti terdapat kompleksitas ekonomi, risiko militer, dan tekanan domestik yang memaksa AS untuk mengevaluasi ulang strategi “tekanan maksimum” mereka.
Namun alasan utama yang paling mendesak adalah stabilitas ekonomi global. Iran memegang kunci strategis pada Selat Hormuz, jalur distribusi minyak paling vital di dunia di mana sekitar 20% konsumsi energi global melintas setiap harinya. Iran tahu benar situasi tersebut dan itu memaksa AS memilih terus atau akhiri perang.
Ancaman penutupan selat ini oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah menyebabkan harga minyak mentah WTI melonjak drastis, menyentuh angka yang mengancam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan memicu inflasi tinggi di tingkat global.
Bagi Amerika Serikat, perang yang berkepanjangan berarti kenaikan harga BBM domestik yang dapat menggerus daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas pasar saham Wall Street yang sangat sensitif terhadap risiko geopolitik.
BACA JUGA: Kilang Minyak Haifa Membara: Serangan Rudal Iran Hantam Jantung Energi Israel, Saham Bazan Anjlok
Secara militer, para analis pertahanan di Washington mulai menyadari batasan dari kekuatan udara. Meskipun serangan AS dan Israel berhasil merusak infrastruktur nuklir dan militer Iran, Iran terbukti tetap memiliki kemampuan retaliasi yang asimetris.
Penggunaan drone dan rudal balistik oleh Iran yang menyasar pangkalan militer AS di seluruh Teluk menunjukkan bahwa Iran “battered but not broken” (babak belur namun tidak hancur).
Pentagon memperkirakan bahwa untuk benar-benar melumpuhkan Iran, dibutuhkan invasi darat berskala besar yang akan memakan biaya ratusan miliar dolar dan ribuan nyawa tentara—sebuah skenario yang sangat ingin dihindari oleh publik Amerika yang sudah lelah dengan “perang tanpa akhir” di Timur Tengah.
Di dalam negeri, pemerintahan Trump menghadapi tantangan legalitas dan politik yang serius. Kongres AS mulai bergerak untuk membatasi kekuasaan perang presiden melalui resolusi yang menuntut persetujuan parlemen untuk setiap aksi militer lanjutan.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika lebih menginginkan pemerintah fokus pada isu-isu domestik seperti biaya hidup daripada terlibat dalam konflik luar negeri yang mahal. Selain itu, narasi mengenai “ancaman nuklir Iran” mulai dipertanyakan keabsahannya oleh beberapa pihak di parlemen, yang menciptakan tekanan politik bagi Gedung Putih untuk mencari solusi diplomatik yang lebih kredibel.
Visi jangka panjang AS sebenarnya bukanlah penghancuran total rezim Iran, melainkan apa yang disebut para ahli sebagai strategic submission (ketundukan strategis). Washington ingin Iran menerima pembatasan permanen pada program nuklirnya dan menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi di kawasan tersebut.
Dengan membuka ruang negosiasi di tengah gencatan senjata yang rapuh, AS berharap dapat menggunakan posisi tawarnya yang saat ini kuat—setelah menunjukkan kemampuan militernya—untuk memaksa Iran menandatangani kesepakatan baru yang lebih ketat tanpa harus menanggung beban perang total yang menghancurkan ekonomi dunia.(*)
BACA JUGA: Perang AS-Israel di Iran Hantam Pasar Saham, Harga Minyak dan Emas Anjlok
