
Sejak penanganan awal kasus ini, Komnas HAM telah menyebut adanya keterlibatan oknum TNI-Polri dalam kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat.
JERNIH-Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan pihaknya akan menangani kasus oknum prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat. Ke sepuluh oknum tersebut kini berstatus sebagau tersangka.
Jenderal Andhika bahkan menyebut tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati (nonaktif) Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin, dari unsur TNI mungkin masih bisa bertambah jumlahnya.
“Mungkin ada tambahan (tersangka) lagi karena cukup lama kan dari 2011, kira-kira 11 tahun,” kata Andika di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada Rabu (25/5/2022).
Pihaknya terus menggali dan melakukan pendalaman siapa lagi oknum dari satuannya yang ikut terlibat dalam kasus tersebut
“Karena belum tentu hanya 10 (yang diduga terlibat) karena kan dari 2011 atau 2012. Jadi kami juga ingin secara teliti menggali terus siapa saja sebetulnya yang ikut bertanggung jawab, ikut membiarkan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia ini bisa terjadi,” kata dia.
Mereka terlibat dan berperan dalam banyak hal di antaranya berperan sebagai penjaga dan ikut dalam tindakan-tindakan secara fisik. Hingga saat ini mereka yang diperiksa tidak ada yang berpangkat perwira.
“Semuanya (berpangkat) tamtama, bintara. Kalau pun ada perwira waktu kasus terjadi masih menempuh pendidikan,”.
“Semua pihak yang terlibat sejak tahun 2011 pun harus bertanggung jawab atas perbuatannya.” Tambahnya.
Terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati (non aktif) Langkat, Sumatra Utaradikenakan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Sebelumnya Jenderal Andhika menceritakan bahwa para korban sangat membantu mengungkap kasus tersebut karena mereka bersedia mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.
Kesaksian para korban sangat membantu pihak TNI dalam menegakkan hukum agar dapat berjalan secara transparan. (tvl)