Mereka mengancam akan datang ke setiap kantor tanpa pemberitahuan untuk memeriksa apakah peraturan dipatuhi.
JERNIH-Perempuan Afghanistan semakin terkungkung dari kehidupan public setelah Taliban berkuasa. Hamper seluruh aturan rezim Taliban merugikan kebebasan kaum perempuan, mulai larangan bekerja hingga larangan untuk sekolah.
Laporan AFP pada Jumat (21/1/2022) lalu menyebut polisi agama Taliban telah mengancam akan menembak perempuan aktivis jika mereka tidak mengenakan burka. Kedua staf perempuan terserbut pekerja LSM di provinsi barat laut Afghanistan.
“Mereka memberi tahu kami, jika staf wanita datang ke kantor tanpa mengenakan burka, Taliban akan menembak mereka,” kata saksi mata yang menolak namanya disebut sebagai sumber berita karena alasan keamanan.
“Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan datang ke setiap kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memeriksa apakah peraturan dipatuhi,” katanya menambahkan.
Namun AFP yang melihat pemberitahuan kepada LSM itu menyebut tidak ada ancaman penembakan. Pemberitahuan itu hanya memerintahkan agar perempuan untuk menutupi badannya dengan mengenakan burka.
Bagi perempuan Afganistan terutama di luar ibu kota Kabul, mengenakan burka sudah biasa namun di Kabul banyak perempuan yang menutup rambut kepalanya cukup dengan syal.
Namun beberapa waktu lalu, awal bulan ini, poster yang berisi gambar burqa yang menutupi seluruh tubuh dan wajah itu, dipasang di kafe-kafe dan toko-toko minggu ini oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.
Poster tersebut dimaksud memerintahkan wanita Afghanistan untuk menutupi tubuhnya yang diilustrasikan dengan gambar burka.
“Menurut hukum Syariah, wanita Muslim harus mengenakan jilbab,” bunyi poster itu, mengacu pada praktik menutup aurat.
Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021 lalu, Taliban semakin membatasi kebebasan – terutama kebebasan perempuan dan anak perempuan.
Namun karena sangat membutuhkan pengakuan internasional dan membutuhkan aliran dana ke negara dari negara lain, sejauh ini menahan diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan nasional.
Langkah yang diambil adalah menerbitkan panduan untuk pria dan wanita yang bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya. (tvl)
