Dengan segera berubah status menjadi endemi maka akan baik bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial nasional yang sudah dua tahun terdampak COVID-19
JERNIH-Di penghujung 2021 datang kabar menggembirakan datang dari epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono yang menyebut jika Indonesia telah dapat menyatakan berhasil keluar dari pandemi COVID 19 dan siap memasuki fase endemi.
Tak lupa Pandu Riono menyebut beberapa aspek yang dapat mendukung kabar gembira itu yakni positivity rate, tingkat penularan, dan juga tingkat kematian yang rendah yang mulai berlangsung sejak Agustus hingga saat ini.
“Menurut saya sudah masuk (endemi). Penularannya rendah, positivity rate-nya rendah, rumah sakit kosong, kematian zero, pokoknya rendah semua,” katanya, Kamis (30/12/2021).
Endemi merupakan sebuah kondisi di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu seperti penyakit malaria atau demam berdarah dengue (DBD) yang telah dianggap menjadi penyakit yang lazim terjadi di Indonesia.
Pendapat Pandu Riono tentang kesiapan Indonesia menjadikan COVID-19 sebagai endemi selaras dengan harapan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga berharap agar kondisi pandemi dapat segera beralih menjadi endemi.
Hal tersebut, kata Puan, menjadi preseden baik bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi.
“Karenanya, melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” kata Puan.
Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI berfokus terhadap penanggulangan Pandemi COVID-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.
Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha.
Menurutnya, setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran juga melakukan upaya agar program pembangunan nasional pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius. (tvl)
