Dari laporan media, baik media mainstream maupun media online, tidak terlihat menteri titipan Jokowi blusukan. Tidak terdengar tindak lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, yang dulu berjanji akan menyelesaikan pemagaran laut oleh Aguan (Sugianto Kusuma-pemilik Agung Sedayu Grup). Tidak terdengar pula tindakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyelesaikan masalah deforestasi yang menjadi penyebab bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Keduanya diam seribu bahasa.
Oleh : Ana Nadhya Abrar*
JERNIH– Prabowo mengulurkan tangan. Menyalami satu per satu warga. Sesekali berhenti sebentar dan berbincang dengan warga. Mendengarkan keluh kesah masyarakat yang tinggal di bantaran rel Senen tersebut.
Demikian kutipan sebuah berita yang disiarkan liputan6.c0m, 27 Maret 2026. Berita berjudul “5 Kilometer dari Istana Negara: Ada Harapan Hidup Layak yang Dititipkan” itu melaporkan blusukan Presiden Prabowo ke bantalan rel Senen. Selanjutnya, berita itu menulis:
“Bagi warga seperti Robi, jejak kaki Prabowo yang tertinggal di bantaran rel Senen tak sekadar kejutan bagi masyarakat. Ini adalah waktu bagi mereka untuk menitipkan sedikit harapan demi masa depan hidup yang lebih baik. Harapan yang dibawa dari jarak tak jauh. Jika dihitung menggunakan Google Maps, jaraknya hanya 4-5 kilometer dari Istana Negara.”
Malamnya, sepulang dari blusukan itu, Prabowo langsung mengumpulkan para menteri terkait di kabinetnya. Dia merapatkan masalah rakyatnya yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Dalam rapat itu, dia memerintahkan menterinya untuk menyediakan rumah yang layak buat rakyat awam.
Kini para menteri yang menghadiri rapat itu mengerahkan segala sumber daya sosial dan kulturalnya untuk memenuhi permintaan Prabowo. Mereka tidak mau mengecewakan Prabowo. Mereka ingin disebut sebagai menteri-menteri yang loyal.
Persoalannya lantas, mengapa para menteri itu harus menunggu hasil blusukan Prabowo untuk menyediakan tempat tinggal masyarakat yang layak? Bukankah mereka punya kesempatan dan tenaga untuk blusukan sendiri? Bukankah mereka sudah tahu ideologi kerakyatan yang dimiliki Prabowo? Atau jangan-jangan mereka hanya ingin menyenang-nyenangkan Presiden Prabowo untuk sementara saja?
Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Yang jelas Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak diam. Apakah mereka bekerja dalam diam? Atau sebagian besar enggan menunjukkan kemampuan terbaiknya karena merasa tidak enak hati dengan bos mereka yang dulu, Jokowi?
Rasa-rasanya rakyat awam mengerti jawabannya. Mereka memiliki data anggota KMP yang menjadi titipan Jokowi. Mereka juga paham anggota KMP tersebut tidak akan mengkhianati Jokowi. Mereka mengerti anggota KMP tidak ingin cinta mereka kepada Jokowi berujung lara bagi Jokowi.
Namun, sikap para menteri KMP titipan Jokowi yang tidak loyal kepada Prabowo menyalahi kaidah etis, terutama etika kewajiban. Mereka sebenarnya tidak respek pada Prabowo. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin mereka peduli dengan rakyat awam?
Dari laporan media, baik media mainstream maupun media online, tidak terlihat menteri titipan Jokowi blusukan. Tidak terdengar tindak lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, yang dulu berjanji akan menyelesaikan pemagaran laut oleh Aguan (Sugianto Kusuma-pemilik Agung Sedayu Grup). Tidak terdengar pula tindakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyelesaikan masalah deforestasi yang menjadi penyebab bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Keduanya diam seribu bahasa.
Berbarengan dengan itu muncul bantahan rakyat Aceh Tamiang tentang klaim Prabowo yang tidak benar. Klaim itu pernah mencul di medsos. Di situ terlihat Prabowo, yang dikelilingi oleh pejabat pemerintah, menyebutkan semua pengungsi Aceh Tamiang korban banjir sudah pulang ke rumah hunian sementara (huntara). Rumah itu sudah layak huni.
Lucunya, bersanding dengan video itu, muncul pula sebuah video menunjukkan huntara itu belum berdinding dan beratap. Di sekitar huntara itu masih berdiri banyak tenda yang dihuni oleh pengungsi. Kondisi itu dilengkapi dengan narasi seorang warga di sana: warga masih menderita. Mereka kepanasan di siang hari dan kedinginan di malam hari.
Dari informasi ini tentu bisa dibayangkan, rakyat awam belum memperoleh perlakuan yang proporsional dari menteri KMP titipan Jokowi. Padahal mereka sangat merindukan perlakuan itu. Lalu kepada siapa mereka harus mengadu?
Agaknya mereka merindukan Prabowo untuk melakukan blusukan lagi. Dari situ tentu akan ada tindak lanjut yang nyata dari menteri KMP terkait. Namun, mengharapkan Prabowo sering blusukan agaknya masih jauh panggang dari apa. Soalnya, Prabowo punya banyak masalah yang harus diselesaikannya di luar negeri. Lihatlah, dua hari lalu dia berkunjung ke Jepang.
Sampai di sini tentu muncul pertanyaan, perlukah kita menyesali Prabowo yang menerima menteri titipan Jokowi? Jawaban dari rakyat awam tentu akan lebih akurat. Yang jelas, tulisan ini berhenti pada kesimpulan: cinta para menteri titipan Jokowi itu berujung lara pada rakyat awam. [ ]
*Guru Besar Jurnalisme UGM
