Aksi Purbaya ini mirip dengan kebijakan Presiden Brazil Fernando Henrique Cardoso di periode pertamanya (1995-1998), yang dikenal sebagai “Brazil In Action” (Michael Barzelay & Evgeniya Shvets, International Public Management Journal, vol 9, 2006). Cardoso juga melihat seringkali uang yang masuk di kementerian tidak langsung dibelanjakan, sehingga memperlambat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu dia mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek dan penyaluran uangnya.
Oleh : Medrial Alamsyah
JERNIH— Segera setelah dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, membuat kebijakan dan langkah-langkah konkret: melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran yang sudah dilakukan Menkeu Sri Mulayani; mengucurkan sebagian SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaraan) yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN sebesar 200 triliun, dengan ketentuan tidak boleh dikucurkan ke korporasi besar dan tidak boleh ditaruh di surat berharga; mengurangi Transfer Keuangan Daerah (TKD); mendorong Kementrian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera membelanjakan uang yang sudah ditransfer; serta langkah-langkah pembenahan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Untuk memastikan uang segera mengucur di masayarakat, Purbaya melakukan berbagai langkah-langkah yang dinilai heroik oleh publik. Purbaya mendatangi bank-bank penerima daana SILPA; tidak hanya menyerukan dan mendatangi K/L agar segera membelanjakan uangnya, tapi juga mengancam akan menarik anggaran jika tidak segera dibelanjakan. Terhadap Pemda Purbaya menolak membeberkan fakta bahwa banyak Pemda tidak membelanjakan uangnya dengan baik, atau – bahkan – mengendapkan total Rp 233 triliun uangnya di bank (dalam bentuk giro dan deposito) ketimbang membelanjakan.
Tujuan semua itu, seperti diungkapkan Purbaya di berbagai kesempatan, ada dua: mendorong percepatan perputaran atau pertumuhan ekonomi dan memberikan keyakinan pada pasar bahwa pemerintah tetap melakukan disiplin fiskal, termasuk dari sisi pemasukan. Ketika pemerintah belanja dan bank memiliki likuiditas untuk disalurkan melalui kredit, kata Purbaya, uang yang beredar di masyarakat akan meningkat, ekonomi berputar lebih cepat sehingga diharapkan di akhir tahun pertumbuhan ekonomi naik mendekati anagka 5,5% .
Langkah-langkah itu dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kredibilitas pemerintah menurun drastis dalam bidang ekonomi sehingga memicu demonstrasi besar pada bulan Agustus lalu. Purbaya melihat masalah ekonomi itu terjadi akibat uang yang beredar di masyarakat kurang, karena uang pemerintah disimpan di luar sistem, yaitu di BI, dan tidak dibelanjakan.
Aksi Purbaya itu saya sebut “Purbaya in Action” karena–sampai batas tertentu–aksi Purbaya ini mirip dengan kebijakan Presiden Brazil Fernando Henrique Cardoso di periode pertamanya (1995-1998), yang dikenal sebagai “Brazil In Action” (Michael Barzelay & Evgeniya Shvets, International Public Management Journal, vol 9, 2006). Cardoso juga melihat seringkali uang yang masuk di kementerian tidak langsung dibelanjakan, sehingga memperlambat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu dia mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek dan penyaluran uangnya.
Berbeda dengan Purbaya yang hanya menekankan “pokoknya segera habiskan uang yang sudah ditransfer kementrian keuangan” tanpa menintervensi program kerjanya, Cardoso secara sistematis memilih dan fokus pada 40 proyek infrastruktur seperti jalan tol, fasilitas pelabuhan, sistem transportasi air, rel kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi,dan jaringan pipa gas; disamping proyek-proyek bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sanitasi.
Untuk memastikan kelancaran dan penyaluran uang untuk proyek-proyek yang dirancang oleh Kementrian Perencanaan dan Sekretaris untuk Perencanaan dan Investasi Strategis itu, Cardoso menerapkan model manajemen proyek didukung Mamagement Information System (MIS) berbasis IT yang menghubungkan Kementrian Perencanaan, Kementrian Teknis, Kementrian Keuangan, Sekretaris Perencanaan Investasi Strategis, dan Presiden Cardoso sendiri.
Dengan demikian proyek terkendali dengan baik dalam arti setiap masalah diketahui lebih dini, solusi diputuskan dan dikerjakan, karena sistem komunikasi antar kementrian dan kementrian terkait cepat dan akurat. Tidak ada delay proyek akibat uang terlambat sampai ke pelaksana proyek atau tercampur untuk keperluan lain dari kementrian teknis, sehingga ekonomi berputar lebih cepat dan pertumbuhan meningkat.
Cardoso juga memperhatikan aspek politik dan pengelolaan media. Dia memilih sahabat lamanya sebagai pengendali utama Brazil In Action untuk menghindari gangguan dari lawan politik dalam kabinetnya yang multi partai. Dia juga melakukan up date madia secara sistematis, termasuk mengatur seremoni dan kunjungan proyek/lapangan dengan liputan media; guna meyakinkan publik bahwa dia bekerja nyata untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi.
Kembali ke Purbaya, kendati berhasil menjadi media darling, banyak pihak yang mengkritisi kebijakan dan aksi-aksinya itu. Secara umum mereka melihat aksi Purbaya itu bisa menipu karena dalam jangka pendek memang kelihatan memberi harapan, seperti terlihat dari terbukanya pengendapan uang dalam bentuk deposito oleh Pemda, kasus bea cukai, pajak, dan kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Tetapi dalam jangka panjang mereka melihat fundamental ekonomi tidak ada perubahan.
Dalam soal kenaikan IHSG umpamanya, kendati naik signifikan tetapi terasa janggal. Pada saat indeks naik target IPO turun dari 66 jadi 45 emiten, dan sampai Oktober baru 23 perusahaan yg berani melantai. Pasca penggelontoran uang SILPA Rp 200 T bank-bank HIMBARA kompak buat kebijakan deposito valas 4%. Apakah ini bukan petanda benar bahwa bank tidak kekurangan likuiditas tapi kesulitan menyalurkan kredit akibat ekonomi lesu; maka untuk mengakali beban 200 T lahir kebijakan deposito valas 4%, lalu taruh di istrumen aman di luar negeri dengan bunga 4,5-5% atau konversi ke rupiah via swap dan parkir di instrument BI yg 6-7%?
Artinya, aksi Purbaya tidak menggerakkan ekonomi sama sekali. Memang pertumbuhan ekonomi kwartal III naik menjadi 5,08%, tapi terasa aneh karena konsumsi RT sebagai penyumbang 52% pada PDB justru tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Lebih aneh lagi VAT Gross collection hanya 45,2% (terendah dalam 5 tahun) pada saat konsumsi naik. Lalu Pubaya bilang penurunan itu bukan salah orang pajak, tapi karena ekonomi menurun. Kepercayaan luar negri juga belum berhasil diraih Purbaya, sehingga saat fiskal kering terpaksa minta bantuan BI borong SBN sebesar Rp 268,3 trliun. Terakhir, pemerintah kembali mengeluarkan jurus lama, menambah beban rakyat lewat ekstensifikasi obyek cukai seperti popok, sendok garpu plastic, tisu basah, snack bernatrium tinggi, dll.
Walaupun demikian, dalam perspektif manajamen publik, aksi-aksi Purbaya perlu diapresiasi karena, bukan saja berhasil membuka banyak hal yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan, tetapi jadi membuka ruang diskursus publik untuk perbaikan.
Dalam soal pengendapan uang di bank oleh pemda umpamanya; terlepas dari soal perbedaan angka, kenyataannya memang ada sejumlah uang yang tidak terpakai selama berbulan-bulan, terlepas itu disengaja atau tidak. Dan sejatinya, di balik layar, banyak yang mengetahui selama ini bahwa itu tidak hanya praktek di daerah, tetapi juga di pusat
Sudah berlangsung puluhan tahun, pemerintah pusat dan daerah baru memulai aktivitas pengadaan setelah mendapat kepastian uangnya tersedia di kas, biasanya sekitar bulan Mei dan Juni. Semisal proyek A bernilai 100 miliar baru tersedia pada awal Mei, tender memerlukan wakti 1-2 bulan, otomatis pada awal Juli baru dikeluarkan 20 M (20%) untuk uang muka. Sisanya baru akan keluar mungkin 2 bulan kemudian (September) sebesar 30 M, Novemebr 30 M lagi dan 10 M di pertengahan Desember. Tidak mengherankan, bagi Pemda dan K/L yang punya proyek puluhan triliunan, ada uang ratusan triliun mengendap di rekening selama berbulan-bulan.
Praktek seperti di atas dianggap wajar alias tidak melanggar aturan apapun karena memang tidak ada peraturan yang mengaturnya. Pada sisi lain perbankan membutuhkan jaminan likuiditas dan ketiadaan aturan itu adalah peluang bagi perbankan. Sudah menjadi rahasia umum jaminan likuiditas itu tidak gratis. Imbalannya bisa berupa uang tunai atau berupa barang. Bisa terbuka (dikembalikan kepada lembaga) atau tertutup (untuk pribadi). Atau bisa juga sistem campuran, sebagian terbuka dan sebagian tertutup.
Ketiadaan aturan alur kas itu, membuat aparat pemerintah leluasa mengatur kapan mereka belanja. Seperti kita saksikan setiap taun sudah lazim terjadi semua instansi pemerintah ramai-ramai belanja di 3 bulan terakhir. Seperti dikeluhkan Purbaya, penundaan itu mengakibatkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi jadi berkurang.
Sebagai solusi, sejatinya Purbaya bisa menginisiasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) seperti dilakukaan Cardoso dalam Brazil In Action seperti dijelaskan di atas. Semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan membuat perencanaan pengeluaran yang diintegrasikan dalam sistem yang dikendalikan Kementrian Keuangan; sehingga transfer dari Kementerian Keuangan ke K/L dan Pemda tidak lagi berbasis proyek, melainkan berbasis tahapan pengeluaran proyek.
Mungkin sistem ini dianggap problematik dari sisi pemasukan karena diluar kendali pemerintah, sehingga ada resiko keributan jika jadwal pemasukan tidak seimbang dengan jadwal pengeluaran yang telah disusun. Resiko itu memang ada, tetapi dari pengalaman puluhan tahun pasti muncul pola sehingga bisa diprediksi, walaupun tidak akan tepat seratus persen. Manajemen swasta di seluruh dunia melakukan itu, yaitu membuat perencanaan alur kas berbasis pola yang didapat dari pengalaman. Pemerintah mungkin sudah melakukan itu, tetapi tidak detil, hanya berbasis proyek atau waktu.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Presiden Prabowo, kiranya tidak cukup hanya mengandalkan aksi Purbaya sendiri, karena – seperti diperlihatkan pengkritik Purbaya – jika pun ada, efeknya sangat kecil. Hal itu disebabkan masalah kita bukan hanya masalah fiskal dan arus kas, tetapi pengangguran, daya beli, kesehatan, pendidikan, pemerataan dan berbagai indicator kesejahteraan lainnya. Program dan kebijakan untuk mengatasinya sebagian besar ada di kementrian-kementrian teknis, bukan di tangan mentri keuangan.
Oleh karena itu kita tidak cukup hanya mengadopsi Brazil In Action dalam hal pengembangan MIS belaka; harus lebih dari Brazil In Action. Disamping perlu mengidentifikasi, memilih proyek-proyek strategis yang dianggap berpotensi mendongkrak sekaligus memeratakan pertumbuhan ekonomi, lalu mengendalikan secara ketat seperti dilakukan Cardoso; kita memerlukan langkah-langkah lain yang memerlukan ruang diskusus lain. Sementara kita sebut saja Indonesia in Action.[]
