Pada permukaan, gagasan hospital-based terdengar sangat masuk akal. Indonesia kekurangan spesialis, terutama di luar kota-kota besar. Masalahnya, rumah sakit bukan kampus. Ia punya denyut yang berbeda. Rumah sakit hidup dari ritme layanan: antrean, klaim, BOR, mutu layanan, target, efisiensi. Pendidikan hidup dari ritme yang sering dianggap mengganggu: diskusi panjang, supervisi ketat, evaluasi berlapis, remediasi, dan keputusan yang kadang tidak populer—misalnya, menahan kelulusan karena belum kompeten.
Oleh : Rizky Adriansyah*
JERNIH–Pukul dua dini hari, lorong rumah sakit pendidikan itu masih terang benderang. Bukan karena ada pasien VIP, melainkan karena dokter PPDS—yang statusnya “peserta didik”—belum boleh pulang. Ia baru saja selesai menjahit luka, lalu diminta menyiapkan presentasi kasus untuk pagi. Di papan pengumuman dekat ruang jaga, ada dua logo kementerian menempel berdampingan, seperti dua cap pada satu surat jalan: Kemenkes dan Kemendiktisaintek.
Di sinilah pendidikan dokter spesialis Indonesia sedang mencari bentuk—atau lebih tepatnya, sedang diperebutkan bentuknya. University-based, jalur lama yang berpusat pada kampus dan tradisi akademik. Lalu datang hospital-based, jalur baru yang berpusat pada rumah sakit dan logika layanan. Dua jalur, satu gelar. Dua komando, satu tubuh yang sama: residen yang berjaga.
Di atasnya, ada ambisi baru dari Istana. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyuarakan kehendak memperbanyak fakultas kedokteran dan mempercepat lahirnya dokter, terutama dokter spesialis. Narasinya patriotik: negara besar tak boleh kekurangan dokter. Pemerataan layanan kesehatan harus dipercepat. Tetapi sebagaimana semua proyek percepatan, pertanyaan kecil yang sering tertinggal adalah: dipercepat ke mana, dan dengan ongkos siapa?
**
Pada permukaan, gagasan hospital-based terdengar sangat masuk akal. Indonesia kekurangan spesialis, terutama di luar kota-kota besar. Rumah sakit di daerah menjerit kekosongan. Kemenkes datang membawa pendekatan “langsung di medan tempur”: jika rumah sakit yang membutuhkan, mengapa tidak sekalian rumah sakit yang mendidik?
Masalahnya, rumah sakit bukan kampus. Ia punya denyut yang berbeda. Rumah sakit hidup dari ritme layanan: antrean, klaim, BOR, mutu layanan, target, efisiensi. Pendidikan hidup dari ritme yang sering dianggap mengganggu: diskusi panjang, supervisi ketat, evaluasi berlapis, remediasi, dan keputusan yang kadang tidak populer—misalnya, menahan kelulusan karena belum kompeten.
Ketika rumah sakit diberi mandat menjadi pusat pendidikan, konflik kepentingan itu tidak perlu dicari-cari. Ia datang sendiri. Apa yang terjadi ketika kebutuhan layanan menabrak kebutuhan belajar? Ketika ruang operasi penuh, apakah peserta didik boleh “melambat” demi aman dan benar? Ketika tenaga kurang, siapa yang menolak godaan menjadikan residen sebagai penambal shift?
Dalam dunia yang sehat, pendidikan klinik memang terjadi di rumah sakit—tetapi bukan rumah sakit yang memegang semua tombol. Ada rem akademik: kurikulum, standar penilaian, dan otoritas ilmiah yang idealnya berdiri sedikit di luar mesin layanan. Di situlah universitas selama ini mengklaim perannya.
Namun jalur university-based juga bukan tanpa dosa. Kuota sering sempit. Distribusi tetap timpang. Proses seleksi kerap dituduh kurang transparan. Dan di banyak tempat, budaya senioritas bisa berubah menjadi feodalisme: pendidikan menjelma rantai komando. Jika Kemenkes menawarkan percepatan, universitas sering dianggap menawarkan prosedur—dan prosedur, dalam politik, mudah dicap sebagai penghambat.
Maka lahirlah duel dua kementerian dalam satu ruang praktik. Yang terjadi bukan sekadar inovasi model, melainkan dualisme tata kelola. Bayangkan satu rumah sakit pendidikan yang menjalankan dua jalur sekaligus: sebagian residen “anak kampus”, sebagian lagi “anak rumah sakit”. Mereka masuk ruangan yang sama, menghadap pasien yang sama, tetapi mungkin dinilai dengan rubrik yang berbeda, dibina oleh struktur yang berbeda, dan—ini yang paling sensitif—memiliki insentif dan perlindungan yang berbeda.
Di titik itu, pertanyaannya menjadi tidak nyaman: yang sedang dibangun ini pendidikan atau produksi?
**
Ambisi memperbanyak fakultas kedokteran dan spesialis memang terdengar heroik. Tetapi pendidikan kedokteran bukan pabrik mi instan: tambah air, tunggu tiga menit, jadi. Menambah jumlah fakultas berarti menambah kebutuhan dosen klinik, wahana pendidikan, pasien sebagai sumber belajar, sistem evaluasi, dan—yang paling mahal—budaya akademik.
Kita bisa membangun gedung baru lebih cepat daripada membangun ekosistem akademik. Kita bisa menerbitkan SK lebih cepat daripada menciptakan pembimbing klinik yang punya waktu mengajar. Dan kita bisa memindahkan label “pendidikan” ke rumah sakit lebih cepat daripada memastikan residen tidak berubah menjadi tenaga kerja murah yang kebetulan juga belajar.
Dalam model hospital-based, residen sangat mudah tergelincir dari “peserta didik” menjadi “operator layanan”. Bukan karena niat jahat personal, melainkan karena sistem punya kebutuhan yang tak bisa ditawar: pasien datang terus, sementara dokter tetap kurang. Maka pendidikan berisiko menjadi kosmetik administrasi atas pekerjaan yang sebenarnya menambal kekurangan SDM.
Sebaliknya, jika universitas mempertahankan model lama tanpa pembenahan, ia ikut menyumbang pada masalah yang sama: spesialis tetap menumpuk di kota, daerah tetap menunggu. Yang satu terlalu cepat, yang satu terlalu lambat—sama-sama bisa gagal memenuhi kebutuhan publik.
Dalam keadaan seperti ini, negara tampak seperti sedang memilih obat paling cepat bekerja, bukan terapi yang benar. Padahal, kalau terapi salah, pasiennya bukan hanya sistem pendidikan. Pasiennya adalah pasien rumah sakit yang nyata, yang akan bertemu dokter dengan proses pendidikan yang mungkin tidak seragam kualitasnya.
**
Ada satu pertanyaan yang jarang dibahas dengan jujur karena terlalu teknis namun menentukan: siapa yang mengawasi pengawas? Jika hospital-based berjalan, apakah audit mutu pendidikan akan independen dari target layanan rumah sakit? Jika university-based tetap dominan, apakah akses dan pemerataan akan diperbaiki sungguh-sungguh, bukan sekadar slogan “pengabdian”?
Tanpa mekanisme pengawasan independen, dua jalur ini hanya akan melahirkan dua versi kebenaran. Rumah sakit akan berkata, “Kami lebih nyata, lebih praktik, lebih cepat.” Universitas akan berkata, “Kami lebih ilmiah, lebih terstandar, lebih aman.” Publik akan kebingungan, dan kebingungan publik dalam urusan kesehatan biasanya berakhir dengan satu hal: kepercayaan yang retak.
Yang dibutuhkan sebenarnya bukan dua rel yang berlomba menuju stasiun yang sama, melainkan satu sistem nasional yang tegas membagi peran: rumah sakit sebagai wahana, universitas sebagai penjaga standar akademik—dengan akreditasi dan evaluasi yang benar-benar bisa menegur keduanya. Tanpa itu, ambisi memperbanyak spesialis akan berubah menjadi kompetisi memperbanyak lulusan.
**
Menjelang pagi, residen itu menutup laptopnya. Di luar, suara troli obat lewat, dan pasien baru masuk IGD. Ia kembali berdiri—bukan sebagai PPDS, bukan pula pegawai, melainkan makhluk hibrida yang selalu siap dipanggil: belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar.
Negara boleh bermimpi besar, termasuk mimpi Presiden Prabowo untuk memperbanyak fakultas kedokteran dan dokter spesialis. Tapi mimpi besar yang tak ditopang desain yang waras akan melahirkan kenyataan kecil yang pahit: pendidikan yang cepat, gelar yang sama, kualitas yang tidak selalu setara. Dan pada akhirnya, yang menanggung selisih itu bukan kementerian mana pun.
Yang menanggung adalah pasien—di bangsal yang tak pernah ikut rapat kebijakan. Demikian. Tabik. [ ]
*dr. Rizky Adriansyah, M.Ked (Ped), Sp.A(K), Dokter Spesialis Anak Konsultan Kardiologi; Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Utara.
