“Ibu, bolehkah aku minta sepuluh ribu untuk beli buku?” Pertanyaan sederhana itu menjadi kalimat penutup dari sebuah riwayat hidup yang terlalu singkat.
WWW.JERNIH.CO – Kematian adalah sebuah titik, namun bagi YBS (10), anak lelaki kecil dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kematian adalah sebuah pelarian dari beban yang tak sanggup dipikul oleh bahu sekecil itu.
Kamis, 29 Januari 2026, menjadi saksi bisu bagaimana sebatang pohon cengkeh menjadi tempat terakhir ia menyandarkan keputusasaan. Bukan karena masalah yang rumit sebenarnya (bagi kebanyakan orang), melainkan hanya lantaran keinginan sederhana untuk memiliki buku—sebuah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, namun pada faktanya barang murah itu menjadi kemewahan yang mustahil digapai oleh keluarganya.
Kontan tragedi ini menjadi lini masa di berbagai platform media sosial. Sekaligus tamparan keras bagi nurani kolektif kita dan sebuah proklamasi atas kegagalan sistemik negara.
Di tengah riuh rendah narasi “Indonesia Emas 2045” dan gembar-gembor digitalisasi, kita justru dipaksa melihat kenyataan pahit bahwa di pelosok Ngada, seorang anak kelas IV SD memilih mengakhiri hidupnya hanya karena ibunya, MGT (47), tak mampu memberikan uang kurang dari Rp 10.000.
Sepuluh ribu rupiah—angka yang bagi sebagian orang mungkin hanya berarti dua jam parkir di mal Jakarta, namun bagi keluarga YBS, itu adalah garis tipis antara harapan dan kehancuran.
Antara Data dan Realita
Kita sering disuguhi data yang seolah menunjukkan kemajuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngada tahun 2024, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut memang mengalami penurunan tipis dari 12,06% pada 2023 menjadi 11,87% pada 2024.
Namun, angka-angka ini sering kali “buta” terhadap realitas kemiskinan ekstrem yang bersifat multidimensional. Di balik angka 11,87% itu, ada sekitar 20.480 jiwa yang setiap harinya bertaruh nyawa hanya untuk makan.
Kegagalan pemerintah terasa begitu nyata ketika kita menyadari bahwa anggaran negara yang triliunan rupiah sering kali tidak mendarat di tangan mereka yang paling membutuhkan. Dana MBG yang begitu besar dan entah apakah almarhum mendapat makan gratis dari SPPG, ternyata tak membuatnya mampu mengejar impian.
Di NTT, penyaluran Dana Desa tahun 2025 saja mencapai Rp 2,31 triliun. Namun, mengapa uang sebanyak itu tidak mampu menjamin seorang anak SD memiliki satu buah buku dan satu batang pena?
Ada lubang menganga dalam sistem pengawasan dan jaring pengaman sosial kita. Pemerintah seolah asyik dengan pembangunan fisik dan statistik makro, sementara “sel-sel” terkecil di masyarakatnya mati satu per satu karena kelaparan dan keputusasaan.
Konstitusi kita, Pasal 31 UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Namun, apa yang terjadi di lapangan adalah komersialisasi terselubung.
Sekolah mungkin gratis secara SPP, namun beban biaya pendukung seperti buku, seragam, dan alat tulis tetap mencekik leher para orang tua miskin. Bagi MGT, seorang janda dengan lima anak yang bekerja sebagai buruh serabut, Rp 10.000 untuk buku adalah beban tambahan yang tak sanggup ia penuhi.
Pendidikan di Ngada, meski secara statistik menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun yang cukup tinggi (sekitar 98,5%), nyatanya belum mampu menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendalam.
Sekolah seharusnya menjadi tempat perlindungan (sanctuary) bagi anak-anak dari latar belakang miskin, bukan tempat yang justru membuat mereka merasa kerdil dan terpinggirkan karena keterbatasan fasilitas. Sekolah bagi YBS bak ruang kabur yang malah membuatnya frustasi.
Ketika seorang anak merasa bahwa ketiadaan alat tulis adalah sebuah aib yang hanya bisa ditebus dengan nyawa, maka sistem pendidikan kita telah gagal total dalam memanusiakan manusia.
Kesejahteraan yang Terlupakan
Kita harus bertanya dengan jujur: di mana negara saat YBS harus tinggal di sebuah pondok bersama neneknya yang berusia 80 tahun hanya untuk mengurangi beban ibunya?
Di mana bantuan sosial yang tepat sasaran saat seorang ibu harus berkata “tidak ada uang” untuk keperluan sekolah anaknya sendiri?
Fenomena ini menunjukkan bahwa program kesejahteraan rakyat sering kali hanya menjadi jargon politik yang tidak memiliki denyut di akar rumput.
Gini Ratio Kabupaten Ngada yang berada di angka 0,343 pada tahun 2024—salah satu yang tertinggi di NTT—menunjukkan adanya ketimpangan yang luar biasa.
Kekayaan mungkin berputar, tapi ia hanya mampir di lingkaran-lingkaran tertentu, meninggalkan kaum tani dan buruh serabutan seperti MGT dalam kubangan kemiskinan permanen. Kematian YBS adalah suara teriakan dari sunyinya kemiskinan yang selama ini kita abaikan.
Tragedi ini adalah cermin retak bagi kita semua. YBS tidak hanya mati karena gantung diri; ia mati karena diabaikan oleh negara, dipinggirkan oleh sistem pendidikan, dan dilupakan oleh janji-janji kesejahteraan yang tak pernah sampai ke pondok kecilnya.
Jika sebuah buku seharga Rp 10.000 lebih mahal harganya daripada nyawa seorang anak bangsa, maka kita tidak sedang menuju “Indonesia Emas”, melainkan “Indonesia Cemas” yang telah kehilangan rasa kemanusiaannya.
Surat terakhir YBS yang pilu dan menyesakkan saat membacanya semoga adalah lembar terakhir yang ditinggalkan. Tulisan YBS itu menjadi pengingat yang menyakitkan bagi para pengambil kebijakan: bahwa di balik setiap kebijakan yang Anda tanda tangani, ada nasib anak-anak kecil yang hanya ingin sekolah dengan tenang, tanpa perlu merasa bahwa keberadaan mereka adalah beban bagi dunia.(*)
BACA JUGA: Sehari Dilantik, Wakil Bupati Ende Langsung Dicopot Gubernur NTT Tak Menggubris
