Melalui kesepakatan bersejarah di Washington DC, Indonesia resmi ditetapkan sebagai pilar utama dalam International Stabilization Force (ISF)—pasukan multilateral yang bertugas menstabilkan Gaza pasca-konflik.
WWW.JERNIH.CO – International Stabilization Force (ISF) muncul sebagai elemen paling krusial dalam arsitektur perdamaian baru di Timur Tengah pada tahun 2026. Dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, pasukan multilateral ini bukan sekadar penjaga garis batas, melainkan instrumen penegak ketertiban di bawah supervisi langsung Board of Peace (BoP).
Inisiatif yang digerakkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump ini menandai pergeseran paradigma dari misi PBB konvensional menuju pasukan stabilisasi yang lebih taktis, proaktif, dan memiliki kewenangan eksekutif untuk memastikan transisi pemerintahan di Gaza berjalan tanpa gangguan keamanan.
Lahir dari kesepakatan komprehensif akhir 2025, ISF dirancang untuk mengisi kekosongan kekuasaan saat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melakukan penarikan mundur secara bertahap.
Fokus utamanya adalah menciptakan zona aman yang bebas dari aktivitas milisi, mengawasi kepatuhan terhadap gencatan senjata permanen, serta membina pembentukan kepolisian sipil Palestina yang baru dan profesional. Keberadaan ISF menjadi syarat mutlak bagi masuknya investasi internasional dan bantuan rekonstruksi besar-besaran yang dikelola oleh BoP.
Peran Sentral Indonesia
Penting untuk digarisbawahi bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya wakil, namun posisi Indonesia berada di level yang sangat istimewa. Dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC pada 19 Februari 2026, dunia menyaksikan komitmen luar biasa dari Jakarta. Indonesia secara resmi berkomitmen mengirimkan 8.000 personel militer dan paramedis, jumlah terbesar di antara seluruh negara kontributor.
Indonesia telah diminta dan bersedia menjabat sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) ISF, mendampingi Mayor Jenderal Jasper Jeffers (AS) yang menjabat sebagai Komandan Utama.
Dominasi jumlah pasukan ini menempatkan Indonesia pada posisi Wakil Komandan ISF, sebuah jabatan strategis yang memungkinkan Indonesia mewarnai arah operasional di lapangan. Indonesia tidak berdiri sendiri; ia memimpin koalisi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau negara yang memiliki kedekatan historis dengan isu Palestina, antara lain Maroko yang akan menyumbangkan pasukan dengan keahlian pengamanan urban. Lalu Kazakhstan yang berfokus pada logistik dan pengamanan perbatasan.
Kosovo dan Albania bersiap memberikan dukungan personel taktis dan administrasi keamanan. Sementara Mesir dan Yordania, meskipun tidak menempatkan pasukan tempur di dalam ISF, kedua negara ini memegang peran krusial dalam melatih unit kepolisian Palestina yang akan bekerja di bawah koordinasi ISF.
Mandat Demiliterisasi
Salah satu aspek paling kontroversial sekaligus vital dari misi ISF adalah mandat demiliterisasi total Jalur Gaza. Data dari kerangka kerja BoP menegaskan bahwa ISF memiliki kewenangan untuk melakukan pelucutan senjata terhadap aktor-aktor militer non-negara, termasuk Hamas dan Jihad Islam.
Mandat ini mencakup beberapa poin kunci seperti penghancuran infrastruktur bawah tanah yang selama ini didengungkan Israel. ISF ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menutup secara permanen sisa-sisa terowongan militer yang masih ada.
Berbeda dengan misi baret biru biasa yang hanya mengamati, ISF memiliki mandat taktis untuk menyita persenjataan berat, roket, dan material peledak dari tangan kelompok milisi. Hal ini bertujuan agar Gaza menjadi wilayah yang sepenuhnya terdemiliterisasi (DMZ).
ISF akan memastikan bahwa satu-satunya pihak yang memegang senjata di Gaza hanyalah kepolisian sipil yang telah diverifikasi dan dilatih oleh komunitas internasional di bawah pengawasan BoP.
Bagi Indonesia, mandat ini adalah tantangan diplomasi yang sangat halus. Pasukan Indonesia diharapkan dapat melakukan pendekatan persuasif (soft power) dalam proses demiliterisasi ini untuk menghindari bentrokan berdarah, sekaligus memastikan bahwa stabilitas tetap terjaga tanpa mengabaikan martabat kemanusiaan warga Gaza.
Alasan Strategis Indonesia
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah Indonesia bergabung dalam BoP dan ISF dipandang sebagai “Grand Strategy” untuk membawa perdamaian nyata.
Pertama, terkait Legitimacy (Legitimacy); kehadiran prajurit TNI memberikan rasa aman bagi warga Gaza dibandingkan kehadiran pasukan Barat. Warga lokal cenderung lebih kooperatif dengan sesama negara Muslim, yang secara otomatis meminimalisir risiko resistensi terhadap misi ISF.
Kedua, Indonesia berperan sebagai Diplomasi Penengah. Dengan berada di dalam BoP, Indonesia memiliki kursi di meja perundingan untuk memastikan bahwa proses stabilisasi tidak merugikan hak-hak sipil Palestina dan tetap menuju pada solusi dua negara (two-state solution).
Terakhir, pembagian tanggung jawab sektor menunjukkan kepercayaan dunia; Indonesia diprediksi akan mengamankan wilayah Rafah dan koridor kemanusiaan selatan, titik paling sensitif yang menjadi urat nadi kehidupan bagi jutaan warga Gaza.(*)
BACA JUGA: Mengupas 20 Poin Strategis Board of Peace untuk Masa Depan Gaza
