
Ini menunjukkan para anggota DPR tidak bisa berimajinasi tentang kehidupan rakyat. Mereka tidak bisa memahami dan merasakan emosi rakyat. Mereka tidak bisa membentuk pribadi khayal tentang rakyat. Padahal pembentukan pribadi khayal inilah yang menempatkannya pada posisi rakyat. Selanjutnya, ia bisa meningkatkan empati kepada rakyat!
Oleh : Ana Nadhya Abrar*
JERNIH–Suatu ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti taman kanak-kanak. Tentu saja jagad politik bagai tersambar petir mendengarnya. Para anggota DPR pun tersinggung dan berniat menjatuhkannya.
Respons yang manusiawi, tentu saja. Idealnya, respons itu diikuti oleh perenungan sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa Gus Dur menjuluki DPR seperti itu? Padahal secara sosiologis, posisi DPR sangat tinggi.
Namun, perenungan itu tidak dilakukan oleh anggota DPR. Buktinya, tidak lama kemudian Gus Dur malah menyebut hati anggota DPR mahal harganya karena tidak pernah dipakai. Ini bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap para anggota DPR.
Secara politik, bisa saja penghinaan itu dikaitkan dengan relasi politik (power relations) yang tidak terbangun dengan baik. Terutama menyangkut dua kekuatan politik: pemerintah dan DPR. Tegasnya, ia bisa dianggap sebagai nasehat dari Gus Dur kepada anggota DPR untuk membangun relasi yang lebih proporsional agar terlihat DPR lebih peduli kepada nasib rakyat.
Namun, dengan kekuasaan yang dimilikinya, DPR malah memperkaya anggotanya sendiri. Karena DPR punya fungsi anggaran, ia bisa menentukan uang yang harus dibayarkan kepada anggotanya. Jumlah nominalnya sangat besar, rupanya. Semua uang itu tentu saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak berlebih-lebihan rasanya bila kemudian rakyat memplesetkan DPR sebagai kependekan dari Dewan Perampok Rakyat.
Fungsi DPR tidak hanya menetapkan anggaran, tetapi juga legislasi dan pengawasan. Untuk melaksanakan ketiga fungsinya, DPR punya kuasa. Kuasa Wicara. Agar kuasa wicara itu tidak sia-sia, setiap anggota DPR, setidaknya mesti memiliki: (i) sensibilitas politik, (ii) penguasaan kemampuan teknis, dan (iii) penguasaan metoda. Namun, secara praktis mereka tidak memiliki ketiga unsur ini sebelum menjadi anggota DPR. Yang mereka miliki hanya popularitas.
Apakah ini salah? Tentu saja tidak! Ia bisa menjadi modal awal yang solid untuk meningkatkan empati kepada rakyat. Namun, ini pun tidak terealisasikan. Lihatlah, pada 19 Agustus 2025, muncul berita yang menyebutkan gaji dan tunjangan anggota DPR lebih dari Rp 100 juta per bulan. Sebuah judul berita malah tampil seperti ini: “Gaji dan tunjangan anggota DPR lebih Rp 100 juta per bulan – ‘Tidak patut saat masyarakat kesulitan ekonomi’
Ini menunjukkan para anggota DPR tidak bisa berimajinasi tentang kehidupan rakyat. Mereka tidak bisa memahami dan merasakan emosi rakyat. Mereka tidak bisa membentuk pribadi khayal tentang rakyat. Padahal pembentukan pribadi khayal inilah yang menempatkannya pada posisi rakyat. Selanjutnya, ia bisa meningkatkan empati kepada rakyat!
Rakyat muak. Mereka tidak bisa menahan diri lagi. Mereka berunjuk rasa di Gedung DPR. Tujuan mereka hanya satu: agar anggota DPR bersedia mendengar keluh-kesah mereka.
Rupanya anggota DPR enggan menemui rakyat. Mereka minta polisi menjaga keamanan Gedung DPR. Mereka terbirit-birit pergi entah kemana. Persis seperti setan ketika mendengar kumandang azan.
Lazimnya ketika pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi terjadilah ekses. Ekses itu beragam, mulai dari gedung yang terbakar, fasilitas umum yang rusak sampai korban meninggal dunia. Pada titik ini muncul tagar “bubarkan DPR”.
Lalu, apa yang akan terjadi dengan DPR pasca unjuk rasa rusuh itu? Apakah anggota DPR masih berasyik-masyuk dengan kuasa wicaranya dan menganggap rakyat tetap menjadi pelengkap penderita saja? Entahlah! Kalau para anggota DPR memang bermutu, mereka akan meningkatkan empatinya kepada rakyat. Peningkatan empati ini bisa meningkatkan hubungannya dengan rakyat. Menjadi lebih mesra. Ia bisa juga mengurangi konflik mereka dengan rakyat. Lebih dari itu, ia bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang perasaan dan kebutuhan rakyat. [ ]
*Guru besar jurnalistik UGM