Banyak wartawan—maaf, rekan seprofesi saya—yang akhirnya memilih “netral,” padahal tahu apa yang sedang terjadi. Ada yang dibeli lewat proyek, ada yang dijinakkan lewat penghargaan, ada juga yang hanya ingin “aman.” Saya tahu, karena saya pernah jadi salah satunya.
Oleh : Udex Mundzir*
JERNIH– Saya menulis ini sebagai wartawan yang pernah percaya. Bukan karena naif, tapi karena pada satu titik saya ingin percaya bahwa pemimpin bisa berubah, bahwa negara bisa jadi lebih baik lewat suara rakyat, bukan warisan dinasti.
Sepuluh tahun lalu, kami—media, seniman, influencer, akademisi—berlomba menyuarakan “harapan.” Kami menertawakan mobil Esemka karena polos dan lokal, bukan karena palsu. Kami mengangkat narasi “anak tukang kayu” dan membandingkannya dengan elit lama yang dikira penuh dosa. Kami bantu bentuk pencitraan yang sekarang justru mencemari logika publik.
Kini, saya bertanya pada diri sendiri: apa yang sebenarnya telah kami bantu bangun?
Hari ini kita tahu, Esemka tidak pernah benar-benar ada. Kita tahu, kebijakan yang digadang-gadang sebagai pro-rakyat, dari kartu-kartu sakti sampai Bansos digital, ternyata jadi ladang korupsi baru. Kita tahu bahwa di balik senyum dan baju putih polos itu, ada kekuasaan yang senang bermain abu-abu.
Kita menyaksikan runtuhnya KPK, revisi UU, pengangkatan para buzzer jadi komisaris, dan hukum yang bengkok ke arah istana.
Dan ketika suara rakyat mulai kritis, kekuasaan membalas dengan kedap. Tak ada ruang untuk oposisi, bahkan di media. Kritik disebut hoaks, oposisi dijadikan lawakan.
Yang lebih menyakitkan, sebagian dari kami masih diam.
Banyak wartawan—maaf, rekan seprofesi saya—yang akhirnya memilih “netral,” padahal tahu apa yang sedang terjadi. Ada yang dibeli lewat proyek, ada yang dijinakkan lewat penghargaan, ada juga yang hanya ingin “aman.” Saya tahu, karena saya pernah jadi salah satunya.
Kami wartawan dibesarkan dengan idealisme: “berpihak kepada kebenaran dan kepentingan publik.” Tapi di lapangan, kami dicekik oleh iklan, tekanan pemilik media, dan redaktur yang harus tunduk pada pemegang saham yang dekat kekuasaan.
Kini, kami hidup di negeri yang penuh ilusi.
Pemerintah bicara pertumbuhan ekonomi, tapi jutaan rakyat tak mampu mudik karena kehilangan kerja. Mereka bicara digitalisasi, tapi anak-anak di pedalaman masih berjalan 10 km untuk sinyal. Mereka bangga buka taman 24 jam, tapi masjid malah diminta sepi dan sunyi.
Mereka bangga proyek IKN dikunjungi wisatawan, padahal fungsinya untuk pusat pemerintahan, bukan taman safari beton.
Dan kini, ketika korupsi sudah telanjang di depan mata, Prabowo pun bicara soal “keadilan bagi anak dan istri koruptor.” Pernyataan itu terdengar simpatik, tapi mematikan. Ia mengaburkan batas antara pelaku dan korban. Antara pencuri dan penadah. Antara empati dan pembiaran.
Lebih parah lagi, pernyataan itu mengungkap satu hal yang mengkhawatirkan: Prabowo cenderung lebih berempati pada koruptor dan keluarganya ketimbang kepada penderitaan rakyat.
Rakyat kecil yang kehilangan hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, bahkan sekadar harga bahan pokok yang wajar, tak pernah mendapat empati sebesar itu.
Tak ada pidato menyentuh soal anak petani yang gagal panen, atau buruh yang di-PHK tanpa pesangon. Tapi untuk istri dan anak koruptor, negara diminta “berperasaan.”
Ini bukan hanya keliru secara moral. Ini pengkhianatan terhadap akal sehat. Sebagai wartawan, saya paham kekuatan narasi. Narasi bisa membangkitkan perlawanan, atau meninabobokan rakyat. Dan kekuasaan sekarang sedang memainkan narasi yang licin: empati kepada elit, kekerasan kepada rakyat kecil.
Kita sudah menyaksikan rakyat miskin disita motornya karena telat bayar pajak. Tapi saat bicara keluarga koruptor, negara justru mengingatkan kita untuk “adil.” Di mana adilnya?
Lebih ironis lagi, saat media massa kini lebih sibuk menyoroti pesta pernikahan artis, drama influencer, atau jargon pejabat viral. Kita, wartawan, sedang kehilangan akal sehat kolektif.
Hari ini, negara tak lagi menunggu berita baik. Negara ingin berita yang dipesan.
Saya menulis ini sebagai pengakuan, dan mungkin penyesalan. Tapi juga sebagai seruan: mari berhenti pura-pura tidak tahu. Kita semua tahu ini salah. Kita semua tahu ini busuk. Dan kalau kita diam, maka kita bagian dari kebusukan itu.
Sudah cukup kita tertawa atas kebohongan yang kita tahu tak lucu. Sudah cukup kita diam karena takut kehilangan akses. Sudah saatnya kita menulis dengan satu tujuan: menyuarakan kembali apa yang tersisa dari nurani publik. Karena jika wartawan ikut bungkam, lalu siapa yang akan bicara? []
*Wartawan, berkiprah di Jawa Barat dan Kalimantan Timur
